Kerja cepat dilakukan sejumlah kementerian/lembaga, usai Presiden Joko Widodo mengeluhkan peredaran pinjaman online (pinjol) ilegal.
- Pinjol Ilegal Mengguncang Sumsel, Kenali Tanda dan Solusinya
- Utang Masyarakat Indonesia di Pinjol Tembus Rp72,03 Triliun per Agustus 2024
- Pinjol Makin Menggoda, OJK Godok Aturan Pinjaman hingga Rp10 Miliar
Baca Juga
Termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menjegal peredaran aplikasi pinjol ilegal di aplikasi store (appstore).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate memastikan pihaknya mendukung penuh industri fintech nasional bertumbuh dengan baik.
Salah satu yang diupayakan adalah dengan menggandeng perusahaan fintech raksasa dunia, Google, untuk membantu memberlakukan syarat lisensi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aplikasi pinjol.
"Agar pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di Google Playstore dan App Store harus disertai dengan bukti lisensi yang diterbitkan oleh OJK," ujar Johnny dalam jumpa pers usai rapat koordinasi bersama Menko Polhukam, Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/10).
Sejauh ini, Johnny mengatakan bahwa Kominfo telah berkomunikasi dengan Google dan Apple untuk memberlakukan syarat lisensi OJK tersebut. Sehingga dirinya berharap kerja sama paltform digital bisa mendukung industri keuangan di Indonesia.
"Termasuk fintech, dan industri dunia bisa bertumbuh dengan baik secara legal. Dan secara bersama-sama kita secara tegas memberantas industri keuangan yang ilegal termasuk pinjol ilegal di Indonesia," demikian Johnny. 
- Cegah Penipuan, OJK dan BI Edukasi Keuangan Pekerja Migran Perempuan Jelang Kembali ke Tanah Air
- Jelang Idul Fitri, Sekda Sumsel Minta Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar
- KPK Panggil Anggota Badan Supervisi OJK yang Diangkat Jokowi di Kasus Korupsi Dana CSR BI
