Meski ada suara yang meminta untuk merapat ke kabinet namun kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap komitmen untuk berdiri sebagai oposisi dan merasa nyaman. Pilihan yang mereka itu merupakan bagian demokrasi.
- Penuhi Panggilan TGIPF Kanjuruhan, Ini yang Disampaikan Ketua Umum PSSI
- Saksi Sebut Alex Noerdin Perintahkan BPKAD Sumsel Anggarkan Rp100 M untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya
- Polisi Pastikan Pelaku Penusukan Anggota Polantas Bukan Teroris
Baca Juga
"Bahkan sesungguhnya itulah yang dinamakan demokrasi, karena memang begitu seharusnya demokrasi ditegakkan dan Pak Jokowi mengerti hal itu," tegas Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Dr Hidayat Nur Wahid dalam diskusi webinar Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema 75 Tahun Indonesia: Tantang dan Harapan, Kamis (20/08/2020).
Banyak yang menilai, sebagai oposisi PKS terlihat melempem atau tidak segarang partai lain yang tampil meluap-luap. Hal itu dibantah HNW karena PKS punya cara tersendiri bahkan banyak usulan yang mereka sampaikan malah disetujui karena ternyata menjadi solusi terbaik.
Soal pencetakan uang hingga Rp 600 triliun misalnya yang sempat diusulkan kader PDIP di parlemen sebagai solusi mengatasi krisis keuangan negara, sempat disetujui semua fraksi kecuali PKS.
"PKS berpendapat, kalau uang itu dicetak bukan mengurangi krisis tapi tambah jeblok kita seperti Zimbabwe yang mata uangnya malah makin anjlok. Akhirnya usulan dari PDIP itu dibatalkan dan semua anggota dewan sepakat untuk tidak mencetak uang hingga sebanyak itu," terang Wakil Ketua MPR RI ini.
Usulan kader PKS, Ali Sera untuk memundurkan Pilkada serentak 2020 juga disetujui dewan karena menyangkut anggaran dan Covid-19.
"Ujian Nasional untuk ditiadakan, itu juga PKS yang mengusulkan karena tidak mungkin dilakukan dimasa Covid. Itu juga disetujui. Jadi bukan berarti sebagai oposisi kita memberi kontribusi yang baik, justru usulan kita juga diterima dengan baik," tegasnya.
Terkait soal nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra pemimpin Partai Demokrat yang sama-sama memilih jalur oposisi dan rencananya akan digaet Presiden Jokowi di kabinet, HNW tidak mau berkomentar banyak.
"Saya tidak punya kewenangan dan tidak bisa mencegah apakah mereka mau masuk atau tidak masuk kabinet. Kalau PKS tetap opisisi. Kalau AHY mau masuk yah tidak masalah karena itu pilihan beliau. Meski kami tetap sendiri di oposisi yah tidak masalah karena apa yang kami perjuangkan itu sebagai sikap politik kami," tegasnya.
Sebenarnya, pada pertemuan dengan Presiden Jokowi sempat membahas soal kabinet. Namun PKS tetap memilih sebagai oposisi.
"Ada suara yang meminta PKS untuk bergabung di kabinet. Tapi kita harus jujur, amanah, dan konsisten dalam mengambil sikap politik. Bahkan saat kita melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, pembicaraan mengarah ke hal itu (Kabinet) ada. Tapi kami tetap diluar kabinet saja karena itu bagian dari demokrasi dan untuk menjaga demokrasi yang sesungguhnya dan Pak Jokowi mengerti hal. Untuk itu sebaiknya Jokowi fokus tujuan awal yakni memilih kabinet dari profesional," ucapnya.
- Digrebek Polisi, IRT di Palembang Sembunyikan Sabu dan Ekstasi di Blower AC
- Istri Alex Noerdin Dicecar KPK Soal Uang Rp1,5 Miliar yang Diamankan saat OTT Dodi Reza
- TBBE dan RMK Energy Terlibat Pembelian Aset Pemda, Hanya Kades yang Jadi Tersangka?
