Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan cadangan beras secara keseluruhan, ternyata masih ada tiga provinsi yang mengalami kekosongan stok beras. Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat harga beras yang masih tinggi di beberapa daerah.
- Walau Terkena Sanksi KLHK dan Setop Beroperasi, PT RMK Energy (RMKE) Tetap Targetkan Raih Proper Biru
- Indef Prediksi Kabinet Mendatang Bingung Hadapi Ekonomi Global
- Bazaar Ramadan bank bjb 1444H di Gedung Sate Diserbu Warga Bandung
Baca Juga
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan cadangan beras mereka, mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun 2023 tentang jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah.
Ini mencakup Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), dan Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD).
Hingga minggu kedua bulan September, CBPP mencapai jumlah 6.433,10 ton. Namun, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo menyayangkan masih ada tiga provinsi yang belum memiliki CBPP.
"Kami selalu meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan CBPP yang dikelola di masing-masing daerah. Sampai minggu kedua September masih ada tiga provinsi yang belum memiliki CBPP," kata Suwignyo.
Tiga provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Bali, dan Maluku Utara. Meskipun begitu, Suwignyo mencatat bahwa Jakarta memiliki Food Station yang mengelola 25.585 ton beras hingga tanggal 14 September 2023.
CBPP memiliki peran penting dalam upaya pengendalian inflasi dan juga merupakan komponen penting dalam mencapai ketahanan pangan sesuai dengan amanat Undang-undang No 18/2021 tentang Pangan.
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk menyediakan bantuan pangan berupa beras sebanyak 640 ribu ton kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai dari awal September hingga November.
Bapanas, melalui gerakan 'SIGAP SPHP (Siap Jaga Harga Pasar dengan SPHP),' mendorong Perum Bulog untuk mengalirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua jenis pasar, termasuk pasar tradisional, ritel modern, dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Dalam konteks ini, Irjen Kemdagri Tomsi Tohir menekankan bahwa harga beras masih tinggi dan mendesak pemerintah daerah untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"Harga beras masih naik, ini berarti kegiatannya belum masif. Tolong perintah Presiden agar kepala daerah dan Bulog untuk betul-betul dipercepat penyalurannya. Kalau penyalurannya disegerakan, yakin harga akan turun. Kepala daerah agar aktif komunikasi dengan Bulog untuk bantuan pangan beras ini," tutup Tomsi. 
- Empat Lawang Klaim Stok Beras Masih Aman Selama Musim Kemarau
- Waduh, Harga Beras di Pagar Alam Tembus Rp16 Ribu
- Kemendagri Desak Pemda Masif Salurkan Bantuan Beras
