Kebijakan ganjil genap yang diberlakukan di kota Palembang menuai kritik dari Wakil Rakyat. Kebijakan ini dipertanyakan dan akan dibawa oleh Fraksi PKS ke Rapat Paripurna Senin (5/7) mendatang.
Politisi PKS Mgs Syaiful Padli mengungkapkan jika pihaknya mempertanyakan hubungan pembatasan kendaraan berdasarkan nopol ganjil genap di ruas jalan dengan penurunan jumlah kasus Covid-19.
Sehingga menurutnya kebijakan ini belum tepat untuk diterapkan di kota Palembang. "Tidak serta merta kebijakan kota lain kita terapkan disini. Belum pas, apalagi saat ini kota Palembang khususnya tidak semacet di ibu kota,"kata Syaiful Padli.
Ia menilai banyak cara untuk menurunkan angka Covid-19 di Sumsel terutama Palembang, yang salah satunya dengan mempercepat proses vaksinasi. Sebab sampai saat ini secara keseluruhan baru 58 persen penduduk di seluruh Sumsel yang telah divaksin.
“Artinya disini dulu yang harus dikejar oleh Pemprov Sumsel. Kemampuan kita hari ini, satu orang positif yang di tracing hanya satu sampai dua orang disekitarnya. Padahal idealnya sampai 15 orang yang harus di tracing dan di testing untuk memetakan penyebarannya,” katanya.
Oleh sebab itu, Padli mengatakan pihaknya akan membawa polemik kebijakan ini dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (5/7) pekan depan untuk mendengar secara persis apa latar belakang Pemprov Sumsel mengeluarkan kebijakan ini. 
- Pelonggaran Aktivitas Masyarakat Palembang Disinyalir Tabrak Tujuan Kebijakan Ganjil Genap Gubernur Sumsel
- Fokus di Kota Palembang, Kebijakan Ganjil Genap Berlaku di Empat Ruas Jalan Ini
- Untuk Kebijakan Ganjil Genap, Palembang Butuh 10 Unit Kamera ETLE Lagi
