Finda Keluar dari PDI Perjuangan, Ini Kata Pengamat Politik

Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar BB. (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id).
Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar BB. (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id).

Keluarnya Fitrianti Agustinda alias Finda sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Palembang serta sebagai kader, dinilai merupakan strategi Finda untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Palembang 2024 mendatang.


Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar BB, melihat langkah Finda itu merupakan ekspresi maupun sikap politik, tatkala syahwat politik mengdominasi akal sehat, meskipun itu sedikit kontras dengan perolehan jabatan publik yang diemban selama ini.

"Kita tahulah, Fitrianti Agustinda adalah kader PDIP, apalagi karier politik yang begitu mudah diraih juga besar dipengaruhi oleh faktor Almmarhun Kakandah beliau (Romi Herton) yang saat itu adalah Walikota Palembang, wakilnya adalah Harnojoyo yang berasal dari Partai Demokrat, kemudian diawal pemerintahannya Walikota saat itu tersandung masalah hukum. Harnojoyo menjadi Walikota pengganti dan Fitri direkomendasikan PDIP sebagai Wawako yang berlansung 2 periode hingga tahun 2023 nanti," kata Bagindo. 

Disisi lain, Fitri merupakan elite PDIP dijajaran kepengurusan Kota Palembang, bukan sebagai Ketua, akan tetapi sebagai Bendahara. Dimana selama ini posisi Ketua lebih diprioritaskan yang dijabat oleh Yulian Gunhar anggota DPR RI, konon katanya andal berkomunikasi dengan elite DPP PDIP.

"Mencermati realitas politik dan akses politik internal lebih berpihak pada sang Ketua DPC, logis saja bila Finda resign dan akan pindah kelain hati kepada Parpol lain yang kelak bisa digunakannya sebagai pengusung utama dalam Pilkada kota Palembang," katanya.

Prediksi publik daerah selama ini, apakah Finda akan mulus komunikasi politik yang mereka lakukan, hingga Finda dapat lolos jadi Calon Wako dalam Pilwako nanti? Menurut  Bagindo, butuh kalkulasi politik yang komprehensif, tak terburu buru, jauh dari kepanikan serta minus unsur emosional.

Dengan obsesi maupun perjuangan yang dirancang, maka sia-sialah, dan sirnalah peluang juga harapan, untuk menggapai jabatan publik paling bergengsi dipemeintahan kota ini. Disisi lain, PDIP Palembang juga dirugikan Kehilangan salah satu kader penting mereka.

Menurut Bagindo aktor dan institusi parpol yang akan berkompetisi 'sedikit tersenyum' melihat perilaku maupun tradisi politik antar tokoh diinternal PDIP ini.

Dipihak lain juga, tentu saja ada sosok personal dari kalangan pucuk pimpinan birokrasi pemerintahan Kota Palembang, yang berupaya atau berhasrat sama melirik Kursi Palembang 1 dalam kompetisi politik Pilwako Palembang 2024, seperti Sekda Pemerintah Ratu Dewa dan beberapa kepala OPD lain, dan optimal agar memperoleh rekomendasi dari para petinggi Parpol.

Ditambahkan Bagindo, sepantasnya, mereka secara kolektif solid, lebih fokus kerja keras untuk mendulang suara konstituen sebanyak mungkin dalam Pileg Februari 2024, ketimbang over terkonsentrasi pada persaingan untuk mendapat tiket CaWako dari DPP.

"Jadi semua memiliki kesempatan yang sama, Kepala Daerah akan berakhir pada 2024, tinggal Birokrat saja yang masih menjabat hingga pencalonan ke KPU," tandas dia.