Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) telah menggelontorkan dana APBD sebesar Rp4,06 triliun untuk membantu pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Rinciannya, 2019 sebesar Rp 1,63 triliun dan 2020 sebesar Rp2,43 triliun.
- Banyak Kendaraan Lewat Jalan Tol, Lalu Lintas di Jalinteng OKU Lengang
- Wabah PMK Merebak, Pedagang Daging Sapi di Palembang Sepi Pelanggan
- 32 Anggota Paskibra Resmi Dikukuhkan Bupati PALI
Baca Juga
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Firmansyah mengatakan, ada dua jenis bantuan yang berasal dari APBD Provinsi Sumsel ke Kabupaten/kota. Yakni Bantuan Keuangan Gubernur dan Bantuan Keuangan Biasa. Untuk bantuan keuangan gubernur, Bupati/Wali Kota mengajukan usulan langsung melalui presentasi atau paparan.
Sementara bantuan keuangan biasa merupakan anggaran rutin pembangunan Pemprov Sumsel yang dilakukan di tiap kabupaten/kota.
Proyek pembangunan yang sudah direncanakan namun terkendala masalah anggaran dan lainnya. “Selain itu, proyeknya memang sangat dibutuhkan masyarakat. Ini yang jadi prioritas untuk dibantu,” kata Firmansyah saat dibincangi, Rabu (14/7).
Firmansyah mengatakan, program yang diajukan tidak melulu infrastruktur jalan. Bisa juga program lainnya. Misal pembangunan gedung olahraga dan sebagainya. “Nanti setelah diusulkan akan diverifikasi. Proses verifikasi untuk melihat skala prioritas dan menyesuaikan dengan anggaran APBD Pemprov Sumsel,” bebernya.
Ia mengatakan, tujuan diberikannya bantuan keuangan Gubernur untuk meratakan pembangunan seperti visi yang diusung Gubernur Sumsel, Sumsel Maju untuk Semua. Sehingga, infrastruktur di seluruh kabupaten/kota terutama jalan bisa terkoneksi satu sama lain.
“Jadi yang bagus bukan hanya jalan nasional saja. Bukan hanya jalan provinsi saja. Tapi juga terkoneksi dengan jalan kabupaten/kota,” ucapnya.
Firmansyah menjelaskan, selama ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel yang menjadi tolok ukur perekonomian di suatu wilayah disumbang dari sektor pertanian dan perkebunan. Seperti beras, perkebunan sawit, karet, kopi dan hasil perkebunan lainnya. Sayangnya, kondisi infrastruktur jalan di daerah sentra penghasil cukup buruk.
Hal itu membuat ongkos angkut hasil bumi menjadi lebih mahal. “Distribusinya sangat tergantung dengan infrastruktur. Kalau kondisinya baik tentu ongkos angkutnya lebih murah dan petani bisa lebih hemat. Sebab, percuma kalau harga komoditasnya mahal tapi biaya angkutnya tinggi,” jelasnya.
Firmansyah menerangkan, imbas dari kebijakan tersebut bisa juga dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Meski terpukul akibat Pandemi Covid-19, namun kontraksi yang dialami Sumsel lebih rendah ketimbang daerah lainnya di Pulau Sumatera.
“Ini menunjukkan perekonomian kita cukup bertahan di tengah pandemi. Apalagi harga komoditas pertanian sudah cukup baik,” ulas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Sumsel, Darma Budhy mengatakan, kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pembangunan di Sumsel. Dari 1513 kilometer jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel, sekitar 90,02 persen jalan sudah dalam kondisi mantap.
“Di tahun 2021, perbaikan dan perawatan jalan tetap dilakukan. Sehingga, jalan dan jembatan di Sumsel tetap dalam kondisi baik serta menunjang perekonomian masyarakat,” pungkasnya. 
- Eksekutor Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Sumsel Ditembak Polisi
- Perpanjang PPKM, MF Ridho: Jangan Sampai Masyarakat Lapar
- Ditegur Mendagri, Pemprov Sumsel Langsung Bayar Insentif Nakes
