Komisi I DPRD Sumsel telah berupaya memfasilitasi pertemuan pihak-pihak terkait dengan polemik status kepemilikan lahan di Pulau Kemaro pada Rabu (2/6). Namun sangat disayangkan, Wali Kota Palembang Harnojoyo sebagai salah satu pihak terkait tidak memiliki iktikad baik dan tidak menghargai niat baik dari pihak zuriah Ki Marogan dengan tidak memenuhi undangan pertemuan tersebut.
- Ratusan Personel Gabungan Amankan Perayaan Cap Go Meh di Pulau Kemaro
- 652 Personel Gabungan Siap Amankan Perayaan Cap Go Meh di Pulau Kemaro
- Alternatif Menuju Pulau Kemaro, Kampung Bahari 1 Ilir Bakal Dibangun Dermaga Getek
Baca Juga
“Tentunya ketidakhadiran pihak Pemkot ini menjadi catatan penting tentang keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Fadli di sela-sela membacakan pendapat akhir Fraksi PKS DPRD Sumsel terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel saat rapat paripurna XXX DPRD Sumsel, Kamis (3/6).
Untuk itu, Fraksi PKS berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat memberi atensi atas persoalan ini.
“Mohon dicarikan solusinya,” tegas Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini.
Selain itu, Syaiful Fadli juga mempertanyakan dugaan mangkraknya proyek pembangunan Aldiron Plaza Cinde (APC) di lokasi bangunan Pasar Cinde.
“Kami Fraksi PKS mendukung adanya rencana dan niat baik Pemprov Sumsel untuk mengambil alih proyek pembangunan tersebut. Sebab hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ada banyak pedagang tradisional yang berharap pembangunan proyek tersebut dapat segera rampung sehingga mereka bisa kembali menggelar dagangannya seperti semula. Oleh karena itu inisiatif Pemprov Sumsel ini perlu kiranya mendapatkan dukungan dari semua pihak,” katanya.
- Kejati Periksa Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo Terkait Kasus Korupsi Proyek Pasar Cinde
- Ratusan Personel Gabungan Amankan Perayaan Cap Go Meh di Pulau Kemaro
- Datang sebagai Saksi Kasus Korupsi Jargas, Harnojoyo Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
