Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Hj RA Anita Noeringhati mendukung rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk daerah-daerah yang tidak memberlakukan PPKM Level 4.
- Soal Pembelajaran Tatap Muka, Disdik Sumsel: Sesuaikan Kondisi Wilayah
- PTM Ditiadakan untuk Wilayah PPKM Level 3
- 10 Sekolah di Palembang Ditutup Akibat Covid-19
Baca Juga
"Tidak semua daerah diberlakukan PPKM Level 4. Bagi daerah yang ada di zona orange harus segera laksanakan tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Anita usai rapat pembahasan jadwal reses anggota DPRD Sumsel di ruang rapat banggar, Senin (23/8).
Menurut Anita, dalam beberapa kali kesempatan turun ke sekolah-sekolah yang ada di Sumsel dirinya melihat keseriusan pihak sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan PTM.
Karena, harus diakui tugas dari seoranh tenaga pendidik itu tidak cuma memberikan ilmu tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengajarkan budi pekerti, disiplin termasuk agar moral agamanya dapat tetap terjaga yang kesemuanya itu tidak bisa dilakukan melalui pembelajaran secara daring.
"Para siswa juga pastilah ada semacam kerinduan untuk dapat bercengrama lagi dengan kawan-kawan mereka. Selain karena memang kendala selama ini terutama di daerah tidak semua siswa bisa mendapatkan sinyal yang bagus untuk belajar daring," kata politisi perempuan dari Partai Golkar ini.
Meski begitu, Anita tak menampik semua kebijakan apakah akan diberlakukan PTM atau tetap daring tergantung hasil evaluasi pusat.
Karena, sebagai masyarakat awam pastinya berharap agar PPKM ini tidak lagi diperpanjang karena ekonomi juga harus tetap bergerak.
"Presiden Jokowi sendiri bahkan telah memberikan lampu hijau bagi daerah-daerah yang sudah memungkinkan untuk dilakukan PTM. Tapi syaratnya haruslah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bahkan kini tidak lagi 3M tapi sudah 5M," katanya.
Ditanya soal belum adanya pendistribusian vaksin dosis pertama khususnya di Sumsel, Anita menyebut pihaknya tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mendorong baik melalui jalur kedinasan maupun jalur politik agar pusat kembali mendistribusikan vaksin yang harus diakui saat ini antusias masyarakat untuk di vaksin sangat tinggi.
"Keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin yang tinggi ini harusnya kita support dengan ketersediaan vaksin. Bahkan, TNI dan Polri disini meminta langsung jatah vaksin ke masing-masing Mabesnya di pusat," katanya. 
- DPRD Sumsel Tagih Realisasi Participating Interest 10 Persen ke Tiga Kontraktor Migas
- Ikuti Challenge Buka Borgol, Mahasiswi Cantik di Palembang Nyaris Dirudapaksa Teman Dekat
- Imbas Keracunan Massal di PALI, DPRD Sumsel Minta Penyedia Menu MBG Wajib Kantongi Sertifikasi
