Insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, menjadi sorotan serius bagi Komisi V DPRD Sumsel.
- Gubernur Sumsel Paparkan Capaian Pembangunan di Sidang Paripurna HUT ke-79 Sumsel
- DPRD Sumsel Tagih Realisasi Participating Interest 10 Persen ke Tiga Kontraktor Migas
- DPRD Sumsel Akan Turun Tangan Selidiki Keracunan Massal Siswa Penerima Makanan Bergizi Gratis di PALI
Baca Juga
Anggota Komisi V, Lury Elza Alex Noerdin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian tersebut dan menegaskan perlunya penjelasan yang mendalam mengenai insiden yang menimbulkan ancaman keselamatan peserta program ini.
Program MBG, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak, justru berbalik menjadi ancaman setelah sejumlah peserta mengalami keracunan akibat makanan yang disediakan. Menurut Lury, kejadian ini perlu disikapi dengan tegas, karena program yang seharusnya membantu masyarakat, kini justru mengancam keselamatan mereka.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta penyedia makanan di Kabupaten PALI, guna meminta penjelasan atas kejadian ini,” ujar Lury dalam pernyataan resminya pada Rabu (7/5/2025).
Politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti keracunan tersebut. Lury menambahkan, jika ditemukan adanya kelalaian dalam penyediaan makanan, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan tindakan tegas.
“Makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang berlaku. Jika ada kelalaian, kami tidak akan segan-segan menuntut tindakan hukum,” tegasnya.
Lury juga menyoroti pentingnya sertifikasi higienis dan sanitasi pada penyedia makanan. Ia menuntut agar seluruh penyedia menu MBG wajib mendapatkan sertifikasi dari Dinas Kesehatan, guna memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak tidak membahayakan kesehatan mereka.
“Ke depan, kami akan memastikan bahwa seluruh pihak terkait wajib memastikan penyedia makanan telah tersertifikasi layak secara higienis dan sanitasi oleh Dinas Kesehatan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Lury juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Ia juga mengusulkan agar pihak sekolah dan penyedia jasa katering mendapatkan pelatihan dan edukasi rutin terkait keamanan pangan.
“Perlu ada pengawasan lebih ketat, dan pelatihan serta edukasi rutin untuk pihak sekolah dan penyedia katering mengenai pentingnya memastikan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Lury menegaskan, kejadian serupa tidak boleh terulang kembali. Ia dan rekan-rekan anggota dewan lainnya berkomitmen untuk memastikan program MBG tetap berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran.
“Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama, dan kami akan terus mengawal serta memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata Lury. 
- Gubernur Sumsel Paparkan Capaian Pembangunan di Sidang Paripurna HUT ke-79 Sumsel
- Pemkab Muba Siapkan MoU untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
- DPRD Sumsel Tagih Realisasi Participating Interest 10 Persen ke Tiga Kontraktor Migas
