Forum Kepala Desa Sriwijaya Sumsel mendatangi DPRD Sumsel. Kedatangan mereka ini meminta bantuan terkait persoalan konflik lahan di Desa Perambahan Baru, Banyuasin.
- Siswa di Lubuklinggau dan Musi Rawas Minta Beasiswa Masuk Perguruan Tinggi ke DPRD Sumsel
- Komisi X DPR RI Terima Usulan DPRD Sumsel Soal Formasi Tenaga Kependidikan dalam Penerimaan PPPK
- Kabut Asap Karhutla, Komisi V DPRD Sumsel Sarankan Diknas Kurangi Jam Pelajaran di Sekolah
Baca Juga
Kedatangan mereka ini dengan membawa anggotanya sekitar 100 orang. Ketua Forum Kepala Desa Sriwijaya Sumsel, Angga Arafat mengatakan, kedatangannya ini untuk mendesak DPRD Sumsel agar mengawal masalah yang diadakan di Polda Sumsel.
Selain itu, pihaknya meminta segera tangkap EM karena telah mengancam kepala desa setempat. "Kami minta agar DPRD Sumsel membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Pihaknya meminta Dinas Transmigrasi untuk bertanggung jawab atas permasalahan sengketa lahan warga transmigrasi SP 1 Perambahan Baru. Meminta kepada BPN segera plot lahan warga yang dalam masalah sesuai SK Bupati Banyuasin.
Pihaknya juga akan meminta agar presiden atau Gubernur Sumsel tolong tegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Ini transmigrasi, kalau menyangkut transmigrasi, orang tidak mampu, jadi konflik ini tolong diselesaikan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi mengaku akan menampung aspirasi dari Forum Kepala Desa Sriwijaya Sumsel, dan akan mengawal kasus pengancaman kepala desa Perambahan Baru.
"Kami akan sampaikan ini ke pimpinan DPRD Sumsel untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya," pungkasnya.
Ketua Forum Kepala Desa Sriwijaya Sumsel, Angga Arafat mengatakan, kedatangannya ini untuk mendesak DPRD Sumsel agar mengawal masalah yang diadakan di Polda Sumsel.
Selain itu, pihaknya meminta segera tangkap EM karena telah mengancam kepala desa setempat.
"Kami minta agar DPRD Sumsel membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Pihaknya meminta Dinas Transmigrasi untuk bertanggung jawab atas permasalahan sengketa lahan warga transmigrasi SP 1 Perambahan Baru. Meminta kepada BPN segera plot lahan warga yang dalam masalah sesuai SK Bupati Banyuasin.
Pihaknya juga akan meminta agar presiden atau Gubernur Sumsel tolong tegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Ini transmigrasi, kalau menyangkut transmigrasi, orang tidak mampu, jadi konflik ini tolong diselesaikan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi mengaku akan menampung aspirasi dari Forum Kepala Desa Sriwijaya Sumsel, dan akan mengawal kasus pengancaman kepala desa Perambahan Baru.
"Kami akan sampaikan ini ke pimpinan DPRD Sumsel untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya," pungkasnya. 
- Siswa di Lubuklinggau dan Musi Rawas Minta Beasiswa Masuk Perguruan Tinggi ke DPRD Sumsel
- Komisi X DPR RI Terima Usulan DPRD Sumsel Soal Formasi Tenaga Kependidikan dalam Penerimaan PPPK
- Kabut Asap Karhutla, Komisi V DPRD Sumsel Sarankan Diknas Kurangi Jam Pelajaran di Sekolah
