Pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Komering Ulu (OKU), Dharmawan Irianto pada Rabu (23/2) mendapat kritik keras dari kalangan legislatif Kabupaten OKU.
- Ekskutif Vs Legislatif OKU Memanas, Pj Sekda "Diusir" dari Ruang Paripurna
- Sekda OKU Diganti Secara Mendadak, Legislatif Sebut Pelantikan Cacat Hukum
- Masa Jabatan Sekda Segera Habis, PJ Bupati OKU: Mudah-mudahan Diperpanjang
Baca Juga
Pasalnya, jejak karir dan prestasi sosok Dharmawan sendiri dinilai tidak lebih baik dari Sekda OKU sebelumnya yakni H A Tarmizi yang moncer sebagai salah satu ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 10 Besar Teladan Nasional.
Bahkan H A Tarmizi merupakan ASN yang meraih rekor Muri sebagai ASN yang memilki gelar terbanyak. Sementara, sosok penjabat penggantinya yakni Dharmawan Irianto, prestasinya masih diragukan.
Dimana, Dharmawan kerap masuk dalam pandangan fraksi dan diberi raport merah oleh DPRD OKU, lantaran kinerjanya dianggap belum mampu berbicaranya banyak.
Karena menjadi polemik, maka DPRD OKU melalui Komisi I memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD SDM) untuk meminta penjelasn terkait alasan pergantian pejabat Sekda OKU dari sosok ASN terbaik ke ASN beraport merah.
Anggota DPRD OKU Yopi Sahrudin, menolak keras adanya pelantikan Sekda tersebut, mengingat hasil rekomendasi tim penilai kinerja tidak tepat dan terkesan dipaksankan.
“Semua tahu siapa sosok H A Tarmizi. Selain peraih rekor Muri, beliau juga merupakan sosok ASN yang mendapat kenaikan pangkat luar bisa dari Presiden RI. Sedangkan sosok penggantinya ini, hampir di setiap kesempatan melalui Rapat Paripurna selalu mendapat raport merah dan diminta kepada Pj Bupati OKU untuk mengevaluasi kinerja yang bersangkutan sebagai Kepala Dinas Pendapat Daerah (Dispenda),” kata Yopi.
Sementara itu, M S Tito, anggota DPRD OKU lainnya menyebut, bahwa saat ini Pemkab OKU tidak serius dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan.
"Saya secara pribadi harus mengatakan, Pemkab OKU tidak serius menjalankan roda pemerintahan,” tegas Tito.
Ketidakseriusan pemerintah ini menurut Tito, dalam hal menata struktur organisasi.
"Kita hari ini dipertontonkan dengan panataan organisasi yang salah. Dimana orang yang bermasalah dan beraport merah diberi jabatan. Sementara masih banyak jabatan kosong yang belum diisi oleh pejabat definitif,” ujarnya.
Dia membeberkan, banyak catatan buruk saat Dharmawan Irianto menjabat sebagai Kadispenda OKU.
“Saya salah satu anggota DPRD OKU dari Komisi III, dan Dispenda yang dinahkodai Dharmawan Irianto salah satu mitra kami. Pada LKPJ yang lalu, melalui Pansus sudah jelas, kami buka catatan-catatan kinerja dari Dispenda OKU, dan itu kami anggap raport merah. Tapi malah dipromosikan. Kami sangat prihatin atas kebijakan ini,” ungkap Tito.
Pihaknya khawatir, hal macam ini akan merusak citra Pemkab OKU itu sendiri jika terus dibiarkan.
"Kami paham itu kewenangan eksekutif. Namun kami juga punya hak untuk mengkritisi atas kebijakan tersebut. Apalagi masih banyak kekosongan jabatan yang belum mampu diselesaikan oleh Pj, sehinga kami bertanya-tanya ada apa ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Pj Bupati OKU, Teddy Meilwansyah mengatakan bahwa pencopotan H A Tarmizi sebagai Sekda OKU merupakan rekomendasi dari Tim Pansel evaluasi kinerja yang diketuai oleh Sekda Provinsi Sumsel. Sehingga dirinya hanya menjalankan perintah dan rekomendasi dari Provinsi Sumsel.
“Tim Evaluasi tersebut sudah menyerahkan hasilnya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kemudian ditembuskan ke KASN. Ternyata hasil evaluasi, Acmad Tarmizi terpaksa dilakukan demosi,” kata Teddy. 
- Pj Bupati OKU Lantik 559 Pejabat Tinggi, Jaga Netralitas Jelang Pilkada
- Geliat Politik Mulai Terlihat, Masyarakat Minta Pj Bupati OKU Maju di Pilkada 2024
- Mendalami Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah di Sumsel, Mendagri Diminta Segera Turun Tangan [Bagian Keenam]
