Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel mendatangi Sekretariat Pemprov Sumsel.
- Elemen Masyarakat Sumsel Demo di Kejagung, Tuntut Pengungkapan Dugaan Mafia Tanah dan Korupsi LRT
- Warga Lahat Minta Copot Pj Bupati, Cerminan Masalah Penunjukkan Kepala Daerah?
- Mendalami Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah di Sumsel, Mendagri Diminta Segera Turun Tangan [Bagian Keenam]
Baca Juga
Kedatangan mereka ini untuk menuntut Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi untuk mencopot Sekda OKU, Darmawan Irianto yang diduga bersikap tidak netral menjelang Pilkada OKU.
Seperti diketahui, Sekda OKU, Darmawan Irianto ini sempat menghadiri dan membuka salah satu kegiatan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU beberapa waktu lalu.
"Kami minta Pj Gubernur Sumsel segera berikan tindakan tegas, copot jabatan Sekda OKU yang diduga tidak netral ini," kata Koordinator Aksi K-MAKI, Feri Kurniawan, Kamis (5/9).
Menurutnya, hingga saat Pemprov Sumsel belum memberikan tindakan terkait netralitas ASN yang melibatkan Sekda OKU ini. Padahal, sikap Sekda OKU bersama beberapa pejabatnya dalam menghadiri dan membuka kegiatan ini menjadi bukti jelas ketidaknetralan oknum ASN tersebut.
"Kami juga menagih janji Sekda Sumsel yang akan menindak tegas jika ada ASN kedapatan tidak netral dalam Pilkada ini," ujarnya.
Senada diungkapkan Bonni Belitong, dia mengaku akan membawa masalah ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) jika tidak ada tindakan tegas dari Pj Gubernur Sumsel.
"Jangan sampai pesta demokrasi dirusak, karena adanya oknum ASN yang tidak netral," tegasnya dalam orasi tersebut.
Selain melaporkan ini ke Kemendagri, K-MAKI juga akan terus menggelar aksi jika tidak ada tindak lanjut dan tindakan tegas dari Pj Gubernur Sumsel.
"Kami tidak ingin Sumsel dirusak oleh pemimpin yang tidak netral," tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Sunarto mengatakan bakal menampung aspirasi massa yang demo hari ini.
Menurutnya, hal ini merupakan domain seperti Bawaslu dan KPU. Sedangkan, pihaknya hanya menunggu rekomendasi dan akan menindaklanjuti jika ada laporannya.
"Tapi kami tetap menerima aspirasi ini, dan kami melalui inspektorat akan melakukan beberapa tindakan termasuk memanggil yang bersangkutan secara dinas," pungkasnya. 
- Warga Belido Darat Menjerit, Pemprov Sumsel Bergerak Cepat Investigasi Pelanggaran Pertamina
- Edward Candra Lantik 47 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Sumsel
- Kurangi Ketergantungan Transfer Pusat, Ini Upaya Pemprov Sumsel
