Instrumen negara diminta untuk tidak terlibat dalam kontestasi politik, utamanya dalam menyambut gelaran Pemilu Serentak 2024
- Sambut Pilkada 2024, Muhammadiyah Jabar Keluarkan 6 Pernyataan Sikap
- Harus jadi Teladan, Muhammadiyah Minta Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye
- Komentari Manuver Pilpres Satu Putaran, Sekum Muhammadiyah: Memangnya Judi Rolet?
Baca Juga
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, negara memang harus selalu hadir. Tetapi, tidak untuk berkontestasi.
"Cara selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan segala kekuatan pranatanya, namun tidak ikut terlibat dalam kontestasi," kata Haedar dalam keterangannya, Rabu (19/11).
Bagi Haedar, kewibawaan negara penting dihadirkan sebagai penengah bila terjadi polarisasi di tengah masyarakat yang menyebabkan ketidakseimbangan di tubuh bangsa.
"Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawa," katanya.
Lebih lanjut, Haedar memandang Pemilu 2024 merupakan kontestasi yang krusial. Dia berharap ada suasana baru yang membedakannya dengan tahun 2019, di mana pemilu menyisakan "pertikaian" yang seakan tak berujung.
Termasuk juga, kata dia, menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu.
"Apa sih suasana baru itu? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik," katanya.
Selain itu, Haedar juga berharap kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah menjaga jarak dari kontestasi.
"Terkait ini, Muhammadiyah konsisten berada pada posisinya menjaga jarak," pungkasnya. 
- Sepanjang Pemilu 2024, Pelanggaran Etik Dominasi Laporan di Bawaslu OKI
- Prabowo-Gibran Unggul Telak di Hasil Rekap Papua Barat Daya
- 66 PPLN Selesai Direkap, Prabowo-Gibran Unggul
