Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo mencabut mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan.
- Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Kejagung Didesak Periksa Presiden Jokowi dan Kaesang
Baca Juga
Desakan itu disampaikan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, menyusul kegaduhan atas pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berpihak dalam Pemilu 2024.
"Terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," ujar Trisno Raharjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/1).
Dikatakan Trisno, Jokowi sebagai presiden harus menjadi teladan bagi masyarakat sebagai figur yang selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
Lanjutnya, Jokowi juga harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial.
"Terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi," tuturnya.
Lebih penting, kata Trisno, dengan dicabutnya pernyataan Jokowi juga menjadi wujud komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan politik.
"Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika presiden dan wakil [residen (yang aktif menjabat) kemudian mempromosikan salah satu kontestan?" tandasnya. 
- Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Kejagung Didesak Periksa Presiden Jokowi dan Kaesang
