Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memaksakan kehendak. Karena Presiden mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) baru.
- Pejabat hingga Pegawai IKN Belum Terima Gaji Berbulan-bulan, Kerja Jokowi Ngasal!
- Ary Egahni Jadi Tersangka KPK, Nasdem: Sudah Mengundurkan Diri Secara Lisan
- Pembagian Bansos Disentil Ahok, Ketum Golkar Airlangga: Sudah Ada Sejak Awal Pemerintahan
Baca Juga
Bahkan, dicalonkannya Ahok pada posisi strategis tersebut dinilai semakin menunjukkan adanya upaya mengistimewakan Ahok oleh Presiden Jokowi.
"Ada semacam memaksa kehendak presiden menempatkan BTP, terlihat benar ada upaya mengistimewakan BTP, sehingga ia ditempatkan pada posisi strategis dan vital," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3/2020).
Seharusnya kata Dedi, Presiden Jokowi memilih tokoh yang memiliki kapasitas tanpa adanya kontroversi di tengah-tengah masyarakat seperti sosok Ahok.
"Ini bisa memicu penolakan Badan Otorita IKN, terlebih ini megaproyek, sebaiknya dipimpin tokoh dengan kapasitas sekaligus tidak kontroversial, agar proses pembangunan tidak alami kendala berupa kegaduhan publik," jelas Dedi.
- Diperiksa Bareskirm Selama 12 Jam, Aiman Was-was HP Disita
- Konsep NKRI Paling Cocok untuk Indonesia
- Memaksa Indonesia Zero Deforestation di 2030 Jelas Tidak Tepat dan Tidak Adil
