Momok kelembagaan di Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terungkap di rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI dua hari lalu, Senin (3/4). Masalah itu adalah, tidak dipenuhinya hak pejabat dan pegawai di sana.
- Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024
- Harga Material IKN Berpotensi Naik Akibat Konflik Iran-Israel
- Brunei Bantah Terlibat dalam Proyek Kereta Cepat Malaysia-IKN Senilai Rp1.115 T
Baca Juga
Fakta yang diungkap sendiri oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono itu mengundang respon publik, termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.
Menurut Rizal Ramli, pengakuan Bambang yang juga belum mendapat gaji selama 11 bulan bekerja sejak dilantik Jokowi, merupakan bagian dari masalah pemerintahan saat ini.
Ia mengaku heran dengan fakta yang terjadi tersebut di kelembagaan pembangunan IKN itu, kenapa bisa terjadi pada pelaksanaan visi besar pemerintahan Jokowi.
Sehingga, Rizal Ramli yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) mempertanyakan tata kelola pemerintahan Jokowi.
“Contoh cara kerja Jokowi yang ngasal dan amburadul,” demikian Rizal Ramli menyampaikan pandangannya melalui akun Twitternya, Rabu (5/4). 
- Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024
- Harga Material IKN Berpotensi Naik Akibat Konflik Iran-Israel
- Brunei Bantah Terlibat dalam Proyek Kereta Cepat Malaysia-IKN Senilai Rp1.115 T
