Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel baru mencapai Rp10 miliar. Dana tersebut berasal dari pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pembelian 1.000 ton beras yang diluncurkan Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu.
- 9 Fraksi DPRD Sumsel Soroti PAD hingga Maraknya Pungli di Sekolah
- DPRD dan Gubernur Sumsel Capai Kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA 2024
- DPRD OKU Timur Setujui Raperda APBD TA 2023 Menjadi Perda
Baca Juga
“Kami sudah sampaikan untuk bansos sudah ada buffer stock 1.000 ton beras senilai Rp10 miliar. Sementara itu dulu bansos dari kita untuk PPKM,” kata Plh Sekda Sumsel, Akhmad Najib saat dibincangi usai Rapat Virtual Sosialisasi Inmendagri 21, Senin (26/7).
Najib mengatakan, penganggaran pembelian beras tersebut dilakukan sebagai bentuk reaksi cepat dalam mengantisipasi kebutuhan warga selama masa PPKM. “Penyalurannya tetap harus mematuhi peraturan yang ada,” ujarnya.
Untuk penambahan alokasi bansos, Najib menjelaskan akan menunggu permintaan masyarakat. “Kita lihat permintaaan masyarakat nantinya. Jika masih kurang, maka akan kita tambah lagi pos anggarannya untuk kebutuhan bansos,” terangnya.
Sementara itu, Kabid Anggaran BPKAD Sumsel, Antony mengatakan, pengeluaran dana untuk bantuan sosial masih akan melihat dampak dari penerapan PPKM di lapangan. “Tetapi, untuk pos BTT (Belanja Tak Terduga) sudah dianggarkan tahun ini. Baru keluar untuk buffer stock beras di Bulog sebesar Rp10 miliar. Kalau memang dibutuhkan akan dilakukan pengalihan lagi dari anggaran yang lain,” bebernya.
Menurutntya, anggaran BTT tidak memiliki kisaran angka. Selama danannya diperuntukkan untuk penanggulangan bencana nantinya akan dikeluarkan untuk masyarakat. “Bahkan bila perlu kita mengurangi kegiatan rutin untuk pengalokasian ke bencana,” pungkasnya. 
- Pemprov Sumsel Ajukan Enam Raperda, Ini Daftarnya
- Ketua Gerindra Sumsel Berharap Punya Gubernur Perempuan
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
