Pemprov Sumsel mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) ke di DPRD Sumsel. Pengajuan tersebut tertuang dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda penjelasan Gubernur Sumsel terhadap enam Raperda, Senin (22/4).
- Sembilan Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Enam Raperda Usulan Pemprov
- APBD Muara Enim 2024 Disepakati Rp3,09 Triliun
- DPRD Sumsel Terima Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Sumsel TA 2024
Baca Juga
Sebelumnya, enam Raperda tersebut sudah dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumsel tahun 2024.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan dihadiri Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Sekda Sumsel SA Supriono dan dihadiri anggota DPRD Sumsel, sejumlah OPD dan dinas serta undangan.
Enam Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023-2043, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
Lalu, Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dan Raperda tentang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
“Kami mengharapkan agar kiranya keenam raperda ini dapat dilakukan pembahasan melalui tahapan pembicaraan DPRD Sumsel, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Agus Fatoni.
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, perlu disampaikan pemikiran dan tanggapan oleh anggota dewan dalam bentuk pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Sumsel.
"Untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi menyiapkan tanggapannya maka rapat paripurna diskor sampai Senin (29/4)," tandasnya. 
- SK Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri, Pemprov Sumsel Siap Jembatani Proses Legalitas Pelantikan
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- Kembalikan Formulir ke PAN, Meli Mustika Ngaku Sudah Dipinang Bacagub Sumsel
