Akuntabilitas pengelolaan dana haji menjadi sorotan berbagai kalangan. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu memastikan pembatalan haji tahun ini tidak terkait dengan masalah keuangan haji dan tidak dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur.
- Jika Menang Pilpres 2024, Cak Imin Akan Prioritaskan Evaluasi UU ITE
- Kenakan Pakaian Blackpink dan Naik Kuda, Pasangan Fitri-Nandri Jadi Sorotan saat Mendaftar di KPU Palembang
- Pegawai Eks Merpati Ngadu ke Ketua DPD RI Lantaran Pesangon Belum Dibayar
Baca Juga
Diketahui, alasan pembatalan haji yang termaktub dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660/2021 itu antara lain menyangkut keamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah haji itu sendiri.
Anggito menegaskan, Jemaah Haji Lunas Tunda 2021 akan menjadi prioritas 2022. Dana setoran lunas 2020 dapat ditempatkan di Bank Syariah dan akan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH.
"Dana Haji per Mei 2021 Rp 150 triliun, tumbuh 15 persen (2020), tetap aman. Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi investasi langsung infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," jelasnya saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Fraksi PAN DPR RI, Kamis (10/6).
Anggito memastikan, dana haji telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sampai dengan 2019 dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara Laporan Keuangan BPKH 2020 sedang dalam proses audit.
Atas dasar itu, kata Anggito, alasan utama pembatalan keberangkatan haji adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji, sebagaiamana Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660/2021. "Apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Tidak ada. Tidak ada investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur, jalan tol, dan sebagainya," tegasnya.
Dituturkan Anggito, sebagian besar investasi BPKH ada di instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan dijamin oleh pemerintah RI, sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adapun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) BPKH yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dengan akad ijarah, underlying proyek K/L, dan pembayaran pokok/kupon SBSN dijamin oleh APBN.
"SBSN atau PBS (sebelumnya SDHI) BPKH telah mendapatkan opini Syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI," ujar Anggito.
Selain Anggito, hadir sejumlah narasumber dalam webinar virtual yang digelar Fraksi PAN itu. Yakni Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, dan Rektor UMJ Mamun Murod Albarbasy.
- Polisi Kembali Jadwalkan Pemeriksaan Firli Bahuri Pekan Depan
- Usul Presiden, Depo Plumpang Dipindah ke Pulau Reklamasi
- Pengamat Sebut, Jokowi Khawatir Daerah DiKunjungi Ganjar Menarik Simpati Masyarakat
