Baru saja ditandatangani Gubernur Sumsel, kebijakan Ganjil Genap kendaraan sudah menuai protes dari masyarakat. Bahkan, Kantor Gubernur Sumsel menerima dua massa aksi yang mempertanyakan kebijakan yang akan diterapkan di empat ruas jalan Kota Palembang tersebut, Jumat (2/7).
- 75 PPK Muba Dilantik dan Diambil Sumpah, Apriyadi: Harus Bisa Jaga Marwah Demokrasi
- Kades di Kabupaten Ini Sudah Empat Bulan Belum Gajian, Ini Penyebabnya
- Ratusan Personel Polres Muba Jalani Pemeriksaan Perilaku dan Mental, Ini Tujuannya
Baca Juga
Aksi pertama dari Forum Suara Mahasiswa Sumsel, disusul aksi dari Gabungan Ormas Penegak Keadilan. Massa memandang kebijakan tersebut kurang efektif jika tujuannya untuk mengurangi kerumunan.
"Kalau mengatasi kemacetan, mungkin itu langkah yang tepat. Tapi, kalau untuk menurunkan angka Covid-19, kami menilai itu tidak efektif," kata Koordinator Aksi Forum Suara Mahasiswa Sumsel, Reza Anggara.
Menurutnya, langkah efektif dalam menekan angka positif Covid-29 saat ini yaitu menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut dulunya pernah diterapkan di masa awal pandemi dan terbukti ampuh menurunkan angka penularan.
"Lebih baik menerapkan PSBB, karena korelasinya dengan penurunan angka positif Covid-19 lebih efektif," ujarnya.
Reza mengatakan, setelah melakukan dialog dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, pihaknya akan memantau pelaksanaan penerapan ganjil genap tersebut.
"Tadi Gubernur janji kalau penerapannya nanti tidak ada sanksi tilang. Kami juga akan pantau. Apabila kebijakan ini kurang efektif, kami minta Gubernur untuk membatalkannya," tegasnya.
Senada, massa aksi dari GOPK menilai kebijakan ganjil genap tidak tepat dengan tujuannya menekan angka penyebaran Covid-19. Mereka menilai kebijakan Gubernur hanya akan memindahkan kerumunan dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya.
"Kendaraan plat genap akan menumpang kendaraan plat ganjil. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kami melihat kebijakan ini kurang efektif," ujar Koordinator Aksi GOPK, Fadrianto.
Massa GOPK juga menolak penyelenggaraan even Sriwijaya Expo yang akan dibuka malam ini. Di tengah upaya menekan penyebaran Covid-19, Pemprov Sumsel malah menyelenggarakan acara yang dapat mengundang massa dalam jumlah banyak.
"Kami minta pelaksanaan Sriwijaya Expo dikaji ulang. Kita ini masih menghadapi situasi Pandemi. Seharusnya acara seperti itu tidak perlu diselenggarakan," tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru menjelaskan kebijakan ganjil genap baru akan disosialisasikan terlebih dahulu. Jika nantinya kurang berdampak terhadap penurunan angka Covid-19, maka aturannya akan direvisi.
"Kami belum bisa bicara banyak sekarang karena memang belum dilakukan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19," ucapnya.
Terkait penyelenggaraan Even Sriwijaya Expo. Deru mengungkapkan bahwa penyelenggaraan even ini tetap jalan. "Tetap jalan, yang datang wajib rapid tes dan kondisinya dibatasi. Untuk pembukaan nanti kemungkinan ada opsi dilakukan secara virtual," pungkasnya. 
- Eksekutor Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Sumsel Ditembak Polisi
- Perpanjang PPKM, MF Ridho: Jangan Sampai Masyarakat Lapar
- Ditegur Mendagri, Pemprov Sumsel Langsung Bayar Insentif Nakes
