Sayang sekali, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten harus hilang. Pasalnya sepele sih. Gara-gara chat mesra dengan seorang dokter gigi.
- Pemprov Buka Seleksi Kepala Dinas, Waspada Jual Beli dan Titipan Penguasa, Masyarakat Mengawasi!
- Rakernis Pelayanan Hukum, Kemenkumham Sumsel Bahas Isu Beneficial Ownership
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Arahan Sekjen Secara Virtual
Baca Juga
Begitulah ceritanya. Syaifullah dibebastugaskan sebagai Sekda Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Itu terjadi lantaran tangkapan layar chat WhatsApp diduga mesra antara Syaifullah dengan salah satu dokter gigi yang praktik di rumah sakit umum Koesnadi.
Wanita itu diduga bernama Hayu. Kasus ini viral lantaran ada seseorang yang mengunggah percakapan mesra di grup WhatsApp, pada Rabu 26 Agustus 2020.
Chat ini, seperti diberitakan JPNN.com, juga sempat beredar di grup Facebook BONDOWOSO IJEN. Selain itu, tangkapan layar chat pribadi itu juga disebar dalam bentuk PDF.
Dalam file tersebut, tertulis judul “Kabar viral perilaku pejabat yang sangat tidak etis”. Bahkan, percakapan dalam file PDF tersebut dimulai dari Januari 2020 yang sudah berisi obrolan mesra.
Ada salah satu foto Syaifullah setengah badan tanpa mengenakan baju. Akibat kasus ini, jabatan Syaifullah jadi taruhannya. Dia dinilai melanggar kode etik dan indisipliner sebagai aparatur sipil negara (ASN), dengan melakukan pengancaman kepada bawahannya.
Pemberhentian itu, berdasarkan Surat Gubernur Jatim nomor: 700/1637/060/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal pemeriksaan Sekda Kabupaten Bondowoso. Kemudian, Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/766/430.4.2/2020 tentang pembebasan sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Syaifullah.
Syaifullah sendiri telah mengaku menerima surat pembebasan sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Bondowoso.
“Itu pembebasan sementara sampai masalah saya selesai. Itu dari Bupati atas perintah Gubernur,” ungkapnya kepada awak media.
Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, bahwa Syaifullah melanggar pasal 3 ayat (4, 6 dan 9), serta pasal 4 ayat (1) dengan ancaman hukuman disiplin berat.
“Sebagaimana pasal 7 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ini perintah dari Gubernur untuk segera menonaktifkan,” tuturnya.
Selanjutnya sesuai jadwal dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Provinsi di Kantor Inspektorat Bondowoso kepada Syaifullah.
“Peristiwanya ancaman pembunuhan kepda Alun dan Sulis (bawahannya),” imbuhnya.
Pembebastugasan dilakukan hingga permasalahan selesai, dan ketetapan sanksi akan diberikan Gubernur nantinya. Sementara untuk pelaksana harian (Plh) Sekda akan ditunjuk dari Provinsi Jawa Timur.
Menurut Irwan, keadaan ini tidak mengganggu proses pemerintahan. “Dalam satu-dua hari tidak menggangu. Saya nunggu kabar provinsi,” ujar dia.[ida]
- MenPAN-RB Minta Pemda Tentukan Status Kepegawaian Non ASN
- Jadi Temuan BPK, Popok Bayi Ikut Dianggarkan Pemkab Muba, Untuk Siapa?
- Hadirkan Kebutuhan Pokok dengan Harga Murah, Finda Apresiasi Penyelenggaraan Bazar Pasar Murah
