Pemprov Sumsel menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II atau selevel Kepala Dinas. Hal ini tertuang dalam pengumuman bernomor 03/PANSEL/JPTP/2024 yang ditandatangani Sekda SA Supriono selaku panitia seleksi.
- SK Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri, Pemprov Sumsel Siap Jembatani Proses Legalitas Pelantikan
- Pemprov Sumsel Ajukan Enam Raperda, Ini Daftarnya
- Pj Gubernur Agus Fatoni Groundbreaking Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Babat Supat
Baca Juga
Ada enam jabatan yang akan diseleksi, yakni Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Kepala Biro Humas dan Protokol.
Menyoroti hal ini, Pengamat Politik dan Pemerhati Sosial Bagindo Togar mengatakan, seleksi terbuka atau yang akrab dengan istilah lelang jabatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mereformasi pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.
Oleh sebab itu, dirinya berharap proses ini berjalan secara transparan sehingga menghasilkan pejabat yang berkompeten dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas.
"Harus transparan, karena ini seleksi terbuka prosesnya harusnya juga diawasi baik eksternal dan internal. Agar pejabat yang terpilih nanti benar-benar terbebas dari kepentingan kekuasaan," ujarnya dihubungi RMOL Sumsel, Rabu (31/1).
Lebih lanjut dia mengatakan, panitia seleksi juga diharapkan mengedepankan merit sistem dalam proses seleksi. Sehingga portofolio pejabat bisa menjadi garansi dalam menghasilkan pejabat yang berkompeten. Terlebih, seleksi terbuka seperti ini sudah lama tidak terdengar atau beredar informasinya ke publik.
"Tentunya kita tidak ingin pejabat yang cukup syarat administrasi saja. Itulah mengapa panitia yang terlibat dalam seleksi ini harus mengedepankan prestasi dan pengalaman. Sehingga mereka yang nanti lulus dalam seleksi benar-benar menghasilkan JPT yang berkompeten, bukan orang dalam atau asal tunjuk," jelasnya.
Lebih jauh diapun berharap proses seleksi terbuka ini bisa terlepas dari agenda politik di tahun ini. Sebab, melihat dari posisi atau jabatan yang kosong tersebut, seharusnya kata Bagindo bisa memprioritaskan kebutuhan masyarakat Sumsel.
"Jangan sampai kegiatan ini tergannggu dengan agenda kampanye pada tahun politik. Karena nantinya akan mempengaruhi juga kinerja di pemerintahan karena kekosongan. Karena bukan satu atau dua dinas yang dilelang," tegasnya.
Di sisi lain, proses seleksi terbuka yang bisa diakses oleh publik ini mendapat apresiasi dari Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Feri Kurniawan. Walaupun Feri tetap pesimis, karena seleksi terbuka ini terkesan untuk menghilangkan kecurigaan adanya dugaan kongkalikong dalam penunjukkan pejabat.
Apalagi beberapa waktu lalu, tim Kantor Berita RMOLSumsel sempat mengulas dugaan maladministrasi dalam penunjukkan pejabat di Pemprov Sumsel. Sehingga menurut Feri, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif mengawal proses seleksi terbuka JPT Pratama ini.
"Bagaimana publik tidak curiga jika selama ini ada kongkalikong kalau masyarakat tidak dilibatkan dalam mengawasi proses tersebut. Makanya kami mendorong seleksi ini berjalan transparan. Kita harus sama-sama mengawasi," tegasnya.
Dia mengingat, selama lima tahun terakhir hasil dari proses lelang jabatan tersebut tidak pernah diumumkan ke publik. Sehingga muncul anggapan publik jika pejabat yang terpilih dianggap sudah pesanan dari kekuasaan. Bahkan Pemprov Sumsel juga terkesan menutup diri ketika masyarakat berupaya mencari informasi.
"Sekarang saatnya, kita semua berharap seluruh proses itu diumumkan, termasuk grade nilai hasil seleksi nantinya. Disitu masyarakat akan melnilai apakah sosok yang terpilih memang berkompeten mengisi jabatan tersebut. Intinya setiap tahapan dalam seleksi harus diumumkan agar masyarakat tahu," pungkasnya. 
- Pertama di Indonesia, Sumsel Bentuk Sekretariat Bersama Samsat Provinsi
- Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak AMSI Perangi Penyebaran Hoaks Demi Jaga Citra Baik Nama Sumsel
- SK Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri, Pemprov Sumsel Siap Jembatani Proses Legalitas Pelantikan
