Kandidat Calon Bupati (Cabup) Ogan Komering Ulu (OKU), H. Eddy Yusuf, tak ambil pusing dengan Partai Politik (Parpol) yang akan mengusungnya dalam rangka pencalonan di Pilkada serentak Desember 2020.
- Presiden Joko Widodo Dampingi Prabowo Dalam Pameran Pertahanan dan Persenjataan
- SBY Turun Gunung, Warning Bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah
- Tegas! Demokrat Sumsel Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Baca Juga
Seperti diketahui, bahwa sudah ada dua Parpol, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura, yang belakangan disebut-sebut bakal mengusung Eddy Yusuf yang akan berpasangan dengan H. Helman (BERIMAN).
Perihal kepastiannya, menurut Eddy Yusuf, itu urusan internal partai politik. "Untuk soal SK, saya kira itu ada di ranah partai. Mereka yang mengurus rekomendasi dari pusat," ujar Eddy.
Lalu partai apa lagi yang akan merapat? Ditanya demikian, Eddy Yusuf menyebut PAN dan Demokrat.
Lho kok PAN? Diketahui bahwa PAN memutuskan mengusung petahana Kuryana Azis- Johan Anuar sebagai bakal pasangan calon kepala daerah setempat.
Bahkan rekomendasi Surat Keputusan (SK) diserahkan langsung Majelis Pertimbangan Partai DPW PAN Sumsel Joncik Muhammad, kepada Kuryana Azis di Hotel Arista Palembang, beberapa waktu lalu (19/7).
"Terlepas dari partainya (PAN) mengusung siapa, tapi partai PAN OKU jiwa raganya ke saya," beber mantan Wagub Sumsel ini berkeyakinan.
Selain itu, pengagum sosok mantan Presiden RI pertama H. Sukarno, itu juga menyebut Partai Demokrat yang berkemungkinan akan mengusungnya.
"Ya. Demokrat juga kabarnya merapat ke saya. Itu berdasarkan pernyataan Ketua Demokrat Propinsi Sumsel yang katanya akan mengusung saya, tanpa mendaftar, tanpa seleksi dan tanpa mahar. Nah ini yang saya tunggu," katanya.
Kok bisa? "Nah, bagaimana hubungan saya dengan Demokrat, ya tanya dengan Pak SBY. Bagaimana dulu saya membackup dia di Sumsel ini sewaktu Capres. Tanpa minta ongkos seperakpun. Dan itu yang dilihatnya. Maka dia teruskan kepada Demokrat Propinsi untuk menyatakan itu. Dan itu pernyataan resmi di media. Dan itu kita tunggu saja," sambungnya menandaskan.
- Wow!! Pejabat Eselon Tak Ngantor Lebih dari 200 Hari, BPK Juga Temukan Penyelewengan Dana Perjalanan Dinas sampai Rp7 Miliar
- Gibran Tak Diundang di Acara Kepala Daerah dari PDIP, Hasto: Tak Terkait Isu Cawapres
- Bawaslu Temukan Pensiunan TNI-Polri di 11 Provinsi Belum Masuk Data Pemilih yang Dimutakhirkan KPU