Penunjukkan Pj Kepala Daerah di Sumsel yang sedari awal diduga mengalami maladministrasi sepertinya berdampak terhadap kinerja. Pasalnya, satu per satu masyarakat di berbagai daerah mengajukan protes atas kinerja Pj Bupati/Wali Kota yang ada di Sumsel.
- Dinilai Tidak Netral, Massa Minta Mendagri Copot Pj Bupati Lahat
- Muhammad Farid Resmi Dilantik Jadi Pj Bupati Lahat, Diminta Fokus Jalankan Program Prioritas
Baca Juga
Terbaru, Ormas Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK-RI) mengadakan aksi orasi di dua lokasi, yakni depan kantor Kemendagri dan di perempatan Patung Kuda.
Aksi ini dihadiri oleh sekitar 200 orang dengan 6 orang orator yang dipimpin oleh Saryono Anwar, Wiranto, Azhari, Alfayed, Patria, Syahril, serta Ketua Umum Ormas GRPK-RI, Deddi Fasmadhy Satia Dharmanto.
Adapun beberapa poin tuntutan mereka yakni meminta Mendagri Tito Karnavian melakukan pencopotan dan penggantian Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memimpin masyarakat Kabupaten Lahat.
Massa juga tidak puas atas proses penunjukkan Pj Kepala Desa yang dilakukan Farid lantaran diduga sarat kepentingan politik serta indikasi gratifikasi.
Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Bony Balitong mengatakan, gelombang protes masyarakat tersebut menandakan lemahnya kinerja Pj Kepala Daerah yang sedari awal proses penunjukkannya diduga mengalami maladministrasi.
"Dari aturan saja pengangkatan pejabat itu sudah jelas salah karena tidak mengikuti Permendagri. Tentu ini berdampak terhadap kinerja. Terindikasi ada kepentingan lain yang dibawa," kata Bony.
Bony menjelaskan, sudah seharusnya Mendagri melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja Pj Kepala Daerah. "Jangan sampai protes masyarakat ini terus diabaikan. Harus punya tolok ukur yang jelas atas kinerjanya. Entah itu pengentasan stunting, inflasi atau lainnya. Ketika ada yang belum tercapai, bisa segera dievaluasi dengan yang lebih kompeten," ucapnya.
Bagi Bony, sosok Pj Kepala Daerah tidak hanya sekedar bertugas sebagai pejabat administrasi. Mereka punya peran sebagai pemimpin daerah yang mampu membuat terobosan atas permasalahan yang ada di daerah.
"Keluhan masyarakat ini timbul karena ketidakmampuan Pj Kepala Daerah yang ditunjuk. Sehingga, kami mendorong segera dilakukan evaluasi," tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Sumsel, Bagindo menjelaskan, gelombang protes masyarakat di berbagai daerah terkait kinerja Pj Kepala Daerah sebenarnya sudah diprediksi sejak awal. Sebab, ketika mendapat pemimpin baru, masyarakat juga mengharapkan perubahan.
"Namun yang terjadi, kinerja yang ditunjukkan Pj Kepala Daerah hanya sekedar seremonial. Tidak terlihat inovasi maupun gebrakannya. Inilah yang membuat masyarakat kecewa," tandasnya. 
- Elemen Masyarakat Sumsel Demo di Kejagung, Tuntut Pengungkapan Dugaan Mafia Tanah dan Korupsi LRT
- Menakar Peluang Pj Kepala Daerah di Pilkada Serentak
- Dinilai Tidak Netral, Massa Minta Mendagri Copot Pj Bupati Lahat
