Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan (FPP Sumsel) menolak hasil Pemilu yang diduga banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Jika Pakatan Harapan-Barisan Nasional Beraliansi, Anwar Ibrahim Jadi Calon PM Satu-satunya
- Izin Perusahaan Pembuat Kapal OPV Pesanan Menhan Prabowo Terancam Dihentikan
- Dewan Bawa Polemik Angkutan Tambang ke Paripurna, Termasuk PAMA?
Baca Juga
Hadir Sekretaris FPP Sumsel Idasril Firdaus Tanjung, didampingi Anggota Forum Amin A. Erwin Suryanegara, Ustad Umar Said, Munir dan seluruh Anggota FPP Sumsel.
“Kami tentu sangat risau dengan kondisi ini, dan kami tidak ingin situasi ini dijadikan sebagai delegasi untuk mengesahkan hasil dari Pemilu. Maka dari itu, kami berkumpul ingin menyatakan pernyataan sikap kami agar di dengar, menjadi perhatian baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya, jadi inilah tujuan dari kami berkumpul untuk menyampaikan aspirasi ini,"kata Idasril, Sabtu (24/2) .
Anggota FPP Sumsel, Erwin Suryanegara, menambahkan pihaknya menolak segala bentuk kecurangan pemilu dan menyerukan kepada semua elemen masyarakat yang peduli agar senantiasa bergandengan mengawasi dan melaporkan kecurangan tersebut.
“Karena bila di biarkan cenderung menyingkirkan hukum dan lembaga demokratis yang dapat berujung pada pelemahan terhadap negara hukum yang demokratis,” katanya.
Pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegakkan kewibawaan dan martabat Presiden sebagai negarawan, bila tidak mampu mundur sebagai Presiden.
Kemudian menuntut lembaga penyelenggara Pemilu, KPU/KPUD dan Bawaslu, agar tetap berdiri sebagai lembaga demokratis yang bersikap netral dan menjalankan Pemilu dengan mengacu pada asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Menuntut TNI, POLRI, Menteri, Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj. Walikota, Aparat Sipil Pemerintah dan Kepala Desa di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, agar bersikap netral dalam Pemilu 2024 sebagai bagian dari merawat negara hukum yang demokratis,” katanya.
Serta menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa berpikir dan bersikap kritis dan senantiasa mengawasi setiap bentuk pelanggaran pemilu sebagai upaya masyarakat sipil dalam membangun negara hukum yang demokratis.
Ustad Umar Said mengaku prihatin terhadap penodaan agama. Umar Said menilai para penguasa sudah meniadakan Tuhan, sehingga kecurangan, kebohongan, begitu bebas dilakukan oleh penguasa.
"Sejak dari proses Pemilu ini sudah jelas terang benderang melakukan pelanggaran konstitusi, ini yang tentu menjadi keprihatinan saya dan juga teman-teman yang berjuang di dalam pergerakan ini. Kami tentu juga merasa sedih kedaulatan itu sudah disepakati ada ditangan rakyat, tiba-tiba pemilu ini tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil," katanya.
Pelanggaran yang sangat fundamental, seharusnya tidak ada satupun penguasa bersama kroninya untuk melakukan intervensi terhadap rakyat dalam melakukan pilihan karena kedaulatan ada ditangan rakyat.
Menurutnya kebenaran politik akademis sudah dihancur leburkan oleh para politisi-politisi yang sangat bersyahwat untuk duduk di Parlemen.
"Mereka telah merampas hak fundamen yang dimiliki oleh rakyat, ini hak asasi politik, hak asasi manusia juga harus ditegakkan, maka hak asasi politik sebagai pemilik kedaulatan juga harus ditegakkan. Ini yang kami akan tuntut terus menerus perjuangan ini sampai terjadi perubahan yang real, perubahan yang nyata," katanya.
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
- Kembangkan Pohon Gaharu Jadi Ikon Baru dan Komoditas Unggulan Sumsel
- Istri Cik Ujang Maju di Pilkada Muara Enim, Begini Kata Pengamat
