Jabatan Panglima TNI yang akhirnya diserahkan ke Laksamana Yudo Margono, diharapkan Presiden Joko Widodo, tak digunakan untuk terlibat dalam politik praktis.
- KRI Teluk Hading 538 Alami Kebakaran di Selat Selayar, Seluruh Prajurit Selamat
- Napi Terorisme Lapas Merah Mata Palembang Ikrar Setia Kepada NKRI
- Ibu di Muba Ajak Anak dan Menantu Habisi Nyawa Suami, Ini Motifnya
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik dan memimpin pembacaan sumpah jabatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/12).
"Yang penting menjaga netralitas TNI agar tidak tertarik-tarik pada politik praktis Yang penting (itu)," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu menilai, TNI memiliki peran untuk menjaga dinamika politik di dalam negeri tetap aman dan terkendali.
"Yang penting sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita," imbuhnya menegaskan.
"Karena penting stabilitas politik keamanan dalam rangka pembangunan negara kita, pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti di global," demikian Jokowi menambahkan.
Pelantikan Yudo tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Senin (19/12).
Dalam pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI turut hadir Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Kejagung Didesak Periksa Presiden Jokowi dan Kaesang
- Pengamat: Jokowi Pegang Kartu Truf Para Ketum Meski Tak Punya Partai