Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh disebut lebih senang berbisnis ketimbang melindungi lingkungan. Mereka tak mau bersentuhan dengan pihak-pihak yang mengkritik buruknya pengelolaan lingkungan
- Indonesia Jadi Tuan Rumah Konfrensi ASCOJA ke-27
- Kunjungi Lapas Lubuklinggau, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Minta Petugas Kompak
- Raih Sertifikat ISO 9001:2015, Layanan DPMPTSP OKI Berstandar Internasional
Baca Juga
Seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Muhammad Nur seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLAceh.
"Jadi mereka itu menghindari pertemuan-pertemuan dengan pegiat lingkungan yang mengkritik cara mereka mengelola sumber daya di dinas untuk melindungi alam Aceh. Mereka hanya tertarik duduk bersama dalam konteks bisnis lingkungan,” kata Muhammad Nur.
Sebab, sampai saat ini tidak ada upaya serius dari DLHK Aceh untuk melindungi laut dari sejumlah pencemaran, diantara pencemaran dari batubara. Bahkan kasus-kasus tumpahan batubara yang banyak terjadi di kawasan Barat-Selatan hanya didiamkan saja.
"Kalau tidak menguntungkan mereka, mereka tak mau bertindak,” kata Muhammad Nur. “Bahkan mereka tak berupaya membersihkan pantai dari pencemaran atau mendorong perusahaan bertanggung jawab untuk mengutip tumpahan batubara yang mereka angkut.”
Alih-alih bertindak sebagai regulator, DLHK Aceh malah berfungsi sebagai agen untuk mempercepat proses administrasi praktik perusakan hutan dan pesisir. Mereka enggan mengurusi pencemaran karena tidak menguntungkan secara finansial.
Namun Muhammad Nur tak heran dengan sikap DLHK Aceh ini. Sesungguhnya, kata dia, DLHK Aceh membeo langkah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang kerap mengesampingkan isu lingkungan demi investasi.
Karena itu Muhammad Nur berharap agar kasus-kasus pencemaran lingkungan, terutama pencemaran akibat tumpahan batubara di laut Aceh, ini dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian. Jika dibiarkan terlalu lama, kasus-kasus tumpahan batubara yang terus terjadi di pantai Aceh akan meracuni ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat Aceh.
Pencemaran ini juga berpotensi besar merusak ekosistem pariwisata Aceh yang dibangun. Apalagi jika kabar pencemaran ini diketahui oleh pihak intenasional. Jadi, kata Muhammad Nur, Pemerintah Aceh sebenarnya sangat berkepentingan untuk melindungi pantai Aceh dari pencemaran batubara. Terutama saat mereka sibuk mengampanyekan orang untuk datang ke Aceh. 
- Pemerintah Keluarkan Sertifikat Vaksin Standar Internasional, Bisa Digunakan untuk Perjalanan Haji dan Umrah
- Kanwil Kemenkumham Sumsel Terima Layanan Konsultasi dan Pendampingan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
- 36 Narapidana Terima Remisi Khusus Imlek 2575
