Sebanyak 3 (tiga) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumatera Selatan terpilih untuk mengikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama empat hari, Selasa-Jumat, 17 s.d. 20 Oktober 2023 di BPSDM Kemenkumham, Depok, Jawa Barat.
- 15 Kepala Lapas, Rutan Hingga LPKA di Sumsel Berganti
- Dua Lapas di Sumsel Ditunjuk Jadi Agen Informasi Pemasyarakatan
- 681 Napi Lapas Lubuklinggau Terima Remisi, Empat Diantaranya Langsung Bebas
Baca Juga
“Tiga Kepala Lapas tersebut antara lain Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati, Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Hamdi Hasibuan, dan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya.
Pelatihan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK tersebut, kata Ilham, bertujuan untuk mendukung strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan. Juga dirancang guna mencetak Duta Prestasi yang diharapkan membangun birokrasi profesional dan ekosistem yang berintegritas serta budaya antikorupsi.
“Pelatihan tersebut melibatkan 40 pejabat Kemenkumham, mulai dari Kepala Lapas Kelas II hingga Kepala Rutan Kelas I/II. Rinciannya terdiri atas 38 pejabat eselon III dan dua pejabat eselon II,” lanjut Ilham.
Kegiatan pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana. Menurut dia, korupsi terjadi karena memang ada niat dari pelaku. “Meski sistem yang dibangun telah sebaik mungkin, pasti akan dicari-cari celahnya, kelemahan-kelemahan sistem itu yang digunakan untuk melakukan korupsi,” ujarnya.
Untuk memberantas korupsi, selain menghukum pelaku dan memperbaiki sistem, Wawan menuturkan, penting pula menerapkan edukasi atau pendidikan antikorupsi. Tujuan dari pendidikan ini yaitu agar setiap individu makin memahami dan meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap korupsi dan dampaknya.
Karena dampak korupsi yang begitu luas, hingga kini, “Kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa,” tukas Wawan.
Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, menurut Wawan, diharapkan tidak hanya menangani perbaikan sistem dan regulasi, tapi juga harus dapat memperbaiki lingkungan kerja, mentalitas dan karakter pemimpin pada instansi terkait.
“Untuk itu melalui program PRESTASI yang menargetkan pimpinan unit strategis di kementerian dan juga personel yang memiliki kewenangan strategis dapat ikut berkontribusi dalam perbaikan mentalitas dan karakter sebagai pemimpin,” tutupnya.
Sepanjang 2023 KPK telah menggelar sebanyak enam kali PRESTASI dengan total peserta sebanyak 209 orang baik pejabat eselon 2 maupun eselon 3. Pelatihan bersama Kemenkumham ini adalah diklat keenam sekaligus sebagai penutup pada tahun ini.
Sebelumnya, pada Februari lalu, pelatihan melibatkan 39 pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu, 24 pejabat Kementerian Kesehatan batch 1 pada Juli, 40 pejabat Kementerian ESDM pada Agustus, dan 37 pejabat Kemenkes batch 2 pada September. 
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
- Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper
- Kembangkan Pohon Gaharu Jadi Ikon Baru dan Komoditas Unggulan Sumsel
