Merasa tunjangan sertifikasi tak kunjung cair, puluhan guru yang mewakili 460 guru Prajabatan (Prajab) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendatangi Kantor DPRD Kota Palembang, Senin (19/5/2025) siang.
- Pemkot Palembang Teken MoU Penyediaan Lahan untuk Program Makanan Bergizi Gratis
- Ketua Komisi III DPRD Dukung Wali Kota Palembang Tindak Tegas Oknum Satpol PP dan Dishub Bermasalah
- DPRD Palembang Ingatkan 3.932 PPPK Soal Amanah dan Profesionalisme
Baca Juga
Kehadiran para guru ini untuk beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Palembang, menyampaikan aspirasi terkait belum cairnya tunjangan sertifikasi tahun 2024 yang sudah tertunggak selama enam bulan.
Ketua Komisi IV DPRD Palembang, Syaiful Fadli, membenarkan pertemuan tersebut. “Hari ini kami menerima audiensi dari Asosiasi Guru Prajab P3K Kota Palembang. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai belum cairnya tunjangan sertifikasi selama enam bulan,” ujarnya.
Menurut Syaiful, tunjangan yang seharusnya diterima tiap guru mencapai sekitar Rp18 juta. Dengan total 460 guru, nilai tunggakan tersebut mencapai kurang lebih Rp9 miliar.
Namun, Syaiful menyebut pihaknya telah memperoleh titik terang. Dinas Pendidikan Kota Palembang menyampaikan bahwa pada 8 Mei lalu, telah terbit SK pencairan dana, meski baru untuk sebagian penerima.
“Baru cair Rp5,8 miliar dari total kebutuhan Rp9 miliar. Artinya baru untuk 298 guru. Sisanya, 164 guru lagi masih berproses,” jelasnya.
Dana yang digunakan untuk mencairkan tunjangan itu, kata Syaiful, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Palembang akan terus mengawal proses pencairan bagi seluruh guru yang belum menerima haknya.
“Ini juga jadi pelajaran penting karena sistem tahun lalu memang agak rumit. Tapi untuk tahun 2025 sudah lebih baik, karena pencairannya langsung ditransfer ke rekening guru, tanpa melalui Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan guru yang hadir dalam audiensi enggan memberikan keterangan kepada awak media.
- Diduga Jadi Korban KKN, Honorer OKU Timur Gugat Pembatalan Kelulusan PPPK
- Pemkot Palembang Teken MoU Penyediaan Lahan untuk Program Makanan Bergizi Gratis
- Ketua Komisi III DPRD Dukung Wali Kota Palembang Tindak Tegas Oknum Satpol PP dan Dishub Bermasalah
