Anggota Komisi II DPR RI asal Sumatera Selatan, Dr. HM Giri Ramanda N Kiemas MM, meninjau langsung pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di Kantor Regional VII BKN Palembang, Selasa (14/5).
- Anggaran Diperketat, Bupati Muara Enim Minta DPR RI Kawal Pembangunan Infrastruktur
- Anggota DPR RI Laporkan Bapak Kandungnya ke Polda Lampung Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen
- Dinasti di Parlemen, Ini Daftar Anggota Dewan yang Punya Relasi Keluarga
Baca Juga
Seleksi berlangsung selama sepekan, sejak 12 hingga 18 Mei 2025. Terdapat sekitar 1.200 peserta yang mengikuti ujian dalam tiga sesi setiap harinya.
Giri menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh BKN, terutama perangkat komputer yang dinilainya sudah sangat memadai.
"Saya lihat ruangan, komputer, dan sistem yang disiapkan sudah sangat baik. Ini memudahkan peserta dan mempercepat proses, jadi mereka tidak perlu menunggu lama," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel itu saat ditemui usai peninjauan.
Namun, Giri juga mencatat adanya kendala teknis di lapangan, terutama terkait kedisiplinan waktu peserta. Ia menemukan beberapa peserta datang terlambat dan tidak dapat mengikuti ujian karena sistem secara otomatis mengunci lima menit sebelum sesi dimulai.
"Sudah diinformasikan bahwa peserta harus hadir 90 menit sebelum ujian. Kalau datang terlambat, ya tidak bisa ikut. Itu bukan kesalahan BKN, tapi kelalaian peserta," tegasnya.
Giri pun mengimbau peserta agar lebih disiplin dan memperhatikan waktu yang telah ditentukan agar tidak kehilangan kesempatan mengikuti ujian.
Selain itu, Giri menyoroti tantangan yang dihadapi peserta lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Beberapa peserta, katanya, kesulitan saat login dan mengoperasikan komputer.
Meski begitu, BKN dinilainya telah sigap membantu, salah satunya dengan menyediakan perangkat layar sentuh.
“Untuk peserta yang kurang paham teknologi, BKN sudah memfasilitasi dengan baik. Komputer layar sentuh sangat membantu mereka,” katanya.
Tak hanya itu, Giri juga menegaskan bahwa sistem pengamanan seleksi PPPK tahap II sudah sangat ketat. Mulai dari proses pemanggilan, absensi, pemeriksaan retina, hingga pencocokan wajah dengan foto peserta.
"Sangat sulit untuk berbuat curang. Kalau ada yang coba pakai joki atau cara lain, hampir tidak mungkin lolos," pungkasnya. 
- Diduga Jadi Korban KKN, Honorer OKU Timur Gugat Pembatalan Kelulusan PPPK
- 3.932 ASN Dilantik Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Janjikan TPP untuk PPPK
- Anggaran Diperketat, Bupati Muara Enim Minta DPR RI Kawal Pembangunan Infrastruktur
