Anggaran Diperketat, Bupati Muara Enim Minta DPR RI Kawal Pembangunan Infrastruktur

Pertemuan antara Bupati Muara Enim, Edison dan Anggota DPR RI, Wahyu Sanjaya. (ist/rmolsumsel.id)
Pertemuan antara Bupati Muara Enim, Edison dan Anggota DPR RI, Wahyu Sanjaya. (ist/rmolsumsel.id)

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Bupati Muara Enim H Edison berharap dukungan nyata dari DPR RI, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya.


Hal itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan anggota Komisi XI DPR RI H Wahyu Sanjaya di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Senin (21/4/2025). 

Edison yang didampingi Wakil Bupati Hj Sumarni, menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar proyek-proyek prioritas tak terhambat keterbatasan anggaran.

"Kami berharap kehadiran anggota DPR RI bisa menjadi jembatan agar pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan fly over tetap berjalan meski anggaran sedang dikencangkan," ujar Edison.

Menurutnya, proyek fly over di lima kecamatan kini jadi fokus Pemkab Muara Enim karena menyangkut kelancaran transportasi, khususnya angkutan batubara, serta mengurangi kemacetan yang makin terasa.

Selain itu, Edison juga meminta dukungan DPR untuk rencana penataan lalu lintas di kota Muara Enim, termasuk upaya membebaskan jalan kota dari lalu lalang truk batubara.

Pemkab Muara Enim, lanjut Edison, saat ini terus menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan nasional, namun tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Di antaranya program seragam dan perlengkapan sekolah gratis, hingga santunan kematian senilai Rp3 juta.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bentuk komitmen DPR RI untuk mendengarkan dan memperjuangkan kebutuhan daerah. 

Ia menyebut, meskipun Muara Enim punya APBD terbesar di Sumsel, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.

“Ini jadi pekerjaan rumah bersama untuk memperkuat pendapatan asli daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan meski anggaran pusat terbatas,” ujar Wahyu.