Pemkab Muara Enim mengandeng Forum CSR guna melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS-Tuberkulosis-Malaria (PP-ATM).
- Banyak Lampu Jalan di Palembang Mati Akibat Dirusak Geng Motor
- Kerjasama dengan Residivis, Pria Paruh Baya di Lubuklinggau Ditangkap Bisnis Togel
- Cek Gudang Logistik Pemilu, Kapolres OKU Timur Ingatkan Penjaga Untuk Tingkatkan Kewaspadaan
Baca Juga
"Ini penanganannya harus komprehensif dan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri Anggaran APBD Muara Enim masih cukup terbatas tidak bisa melayani secara keseluruhan," ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim H Emran Thabrani.
Menurut Emran, APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ini sekitar Rp2,5 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli, Pendapatan Transfer serta Pendapatan Daerah yang Sah, sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2,7 Triliun terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Sementara, defisit anggaran sebesar Rp 186 milyar akan ditutupi dari pembiayaan netto sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 0. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10 persen dari APBD, selebihnya dari dana transfer pusat dan lain-lain.
Dengan APBD tersebut, ternyata masih banyak yang belum tercover jika hanya mengandalkan dana dari APBD apalagi PAD. Oleh sebab itu maka diperlukan Forum CSR bantuan dari stakeholder untuk mengatasi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS-Tuberkulosis-Malaria (PP-ATM) tersebut dengan cara yang komprehensif.
"Mengapa ini harus bersama-sama, sebab jika hanya mengandalkan pemerintah saja, atau masyarakat saja, atau perusahaan tentu tidak efektif dan tidak akan optimal. Karena semuanya saling terkait untuk menuntaskan program kesehatan," jelas dia.
Sementara, Kadinkes Kabupaten Muara Enim dr Eni Zatila mengatakan, pada tahun 2022, untuk TBC ditemukan 1.750 kasus, AIDS 32 kasus, namun untuk Malaria belum ditemukan sejak tahun 2020 - 2023 zero Malaria. "Mudah-mudahan tahun ini Muara Enim bisa menjadi salah satu Kabupaten bebas Malaria," harap dia.
Untuk menangani hal tersebut, lanjut Eni, tentu perlu perencanaan yang kongkrit dan tepat, seperti salah satunya zonasi CSR. Dimana nanti masing-masing perusahaan diberikan tanggungjawab bersama dalam penanganan ketika penyakit tersebut minimal di perusahaan masing-masing bukan hanya dibebankan ke pemerintah.
"Seperti mereka harus anggarkan dana pemeriksaan AIDS minimal 6 bulan sekali terhadap karyawannya secara rutin, pemeriksaan kesehatan serta penanganannya dan harus dilaporkan sehingga bisa diukur tingkat keberhasilannya. Bila ada karyawannya yang positif Aids, tentu harus diberikan asupan gizi yang cukup untuk menambah daya tahan tubuhnya sebab sampai saat ini Aids belum ada obatnya, paling hanya untuk bertahan," tandas dia. 
- Dikelola oleh Powerindo Chemicals, Limbah Air Asam Tambang PT BAS Masih Cemari Sungai Enim, Aktivis Desak Cabut Izin Usaha!
- Tujuh Bulan Buron, Pencuri Mobil Warga PALI Tertangkap
- 82 Peserta Ikuti Seleksi Panwascam di Muara Enim
