Gugatan perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati, telah resmi teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK).
- Bawaslu Bantah Tutup Mata Politik Uang di PSU Barito Utara
- MK Putuskan Pilbup Barito Utara PSU Lagi dengan Calon Berbeda
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
Baca Juga
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2025, dengan agenda mendengarkan permohonan dari pemohon.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Andika Pranata Jaya, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk mempersiapkan diri menghadapi proses hukum tersebut. Gugatan ini tercatat dalam perkara Konstitusi nomor: 323/PHPU.BPU-XXIII/2025.
“Kami sedang menyusun draft jawaban serta daftar alat bukti untuk menghadapi permohonan sengketa hasil PSU ini,” ujar Andika, Kamis (8/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa KPU Sumsel bersama KPU Empat Lawang juga akan berkonsultasi dengan KPU RI untuk memastikan kesiapan seluruh dokumen dan alat bukti.
“Kami ingin memastikan bahwa semua persiapan sesuai dengan prosedur dan berjalan lancar,” tambahnya.
Tahapan Persidangan di MK
Sidang perdana pada 15 Mei akan diikuti dengan serangkaian tahapan berikut:
- 16-19 Mei: Pengajuan jawaban dari termohon (KPU), keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu.
- 20 Mei: Pemeriksaan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti dari semua pihak.
- 20-25 Mei: Panel hakim akan memeriksa laporan, membahas perkara, dan menyusun putusan.
- 26 atau 27 Mei: MK akan mengucapkan putusan atau ketetapan.
Jika sidang berlanjut, tahapan berikutnya dijadwalkan pada 28 Mei, dengan putusan akhir dijadwalkan pada 4 Juni.
Andika menegaskan, KPU tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam proses sengketa ini.
“Kami memastikan bahwa seluruh prosedur yang kami jalankan telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” ujarnya. 
- Bawaslu Bantah Tutup Mata Politik Uang di PSU Barito Utara
- Petani Pepaya Empat Lawang Keluhkan Harga Tak Stabil, Banyak Buah Terbuang
- Sidang Sengketa PSU Pilkada Empat Lawang Dimulai, HBA-Henny Tuding Ada Pelanggaran TSM
