Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) Kota Pagaralam, mulai melakukan pendataan jumlah penduduk dan masyarakat yang telah berhak memberikan hak suara di Pemilu 2024 mendatang.
- Pengamanan Pleno Pemilu di PPK Lubuklinggau Dipertebal, Polisi Berpakaian Preman Diturunkan
- HUT ke-78, Provinsi Sumsel Perbaiki 8.391 Rumah Secara Serentak
- Cuaca Ekstrem, Masyarakat Muba Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
Baca Juga
Dari data yang tercatat di Disdukcapil saat ini, jumlah penduduk kota Pagaralam sebanyak 148 ribu jiwa lebih, dengan jumlah mata pilih 105 ribu. Namun data kependudukan milik Disdukcapil ini rupanya tidak sinkron dengan data kependudukan milik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagaralam yang diketahui terdapat selisih sebanyak 2000 Kartu Keluarga (KK).
Untuk terus memuktahirkan data kependudukan terutama jelang Pemilu ini. Disdukcapil Kota Pagaralam gencar mengadakan pendataan jemput bola terutama bagi warga berstatus pelajar atau yang jauh dari pusat pemerintahan yang berpotensi jadi pemilih pemula.
"Setelah kami koordinasi data kependudukan ternyata antara data kami dan BPS ada selisih sebanyak 2000 KK dimana data kami ternyata lebih banyak dari data mereka,"terang Kepala Disdukcapil Kota Pagar Alam Zaily Oktosab, Senin (20/2).
Dia mengatakan, selisih data jumlah penduduk ini sangat riskan jika tidak segerah di benahi, sebab data ini juga yang akan menjadi acuan data potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilu 2024 mendatang.
"Kami tahu bahwa BPS telah melakukan Regsosek dengan mendata warga dari rumah ke rumah namun tapi data kependudukan kami ternyata tidak sinkron dimana data BPS jumlah penduduk Pagaralam lebih sedikit ketimbang data yang kami punya," bebernya.
Untuk itu pihaknya ingin berkoordinasi dengan pihak BPS untuk menyamakan metode dan hasil pendataaa agar data kependudukan tidak sampai selisih.
"Apalagi data kependudukan ini sangat penting guna kepentingan pemilu maka untuk itu kami akan segerah berkoordinasi dengan BPS Pagaralam untuk menyamakan data metode pendataan," pungkasnya. (th) 
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pakai Putusan MK, KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
