Mewujudkan pembangunan ibukota negara baru untuk Indonesia, bukanlah satu hal yang sulit dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Kuncinya, adalah keberanian.
- DPD Horas Bangso Batak Sumsel Dukung Prabowo-Gibran
- Elektabilitas Prabowo Ditempel Ganjar, Puan Maharani Masih Nol Koma
- Demokrat Sumsel Nilai Putusan PTUN Sudah Tepat
Baca Juga
"Membangun IKN itu sebenarnya urusan keripik (kecil) kalau presiden mau dan berani," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan, Sabtu (12/8).
Dikatakan Samuel, Indonesia sejatinya adalah negara kaya yang bisa melakukan pembangunan apapun yang diinginkan. Apalagi, hanya sekadar membangun ibu kota negara baru.
Hanya saja, lanjutnya, belakangan Presiden Jokowi nampak sibuk safari mencari investor untuk IKN Nusantara. Bagi dia, hal itu ironi karena terlalu banyak kekayaan negara yang diambil untuk memperkaya segelintir orang.
"Jadi berapa kebutuhan pembangunan IKN? Rp500 triliun? Itu kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang dicopet oleh mafia berkolusi dengan pejabat negara," ketusnya.
Kembali pada soal berani, kata Samuel lagi, hal itu menjadi salah satu kegagalan Presiden Jokowi. Di mana, banyak kebijakan negara termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, justru tidak dikelola untuk membangun rakyatnya.
"Di sinilah kegagalan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Sebab hampir semua kebijakan pemerintah selama ini tidak ada yang menguntungkan rakyat secara sistematis," pungkasnya. 
- Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024
- Golkar Tunggu Rapimnas Putuskan Nasib Jokowi dan Gibran Setelah Didepak PDIP
- Harga Material IKN Berpotensi Naik Akibat Konflik Iran-Israel
