Mewujudkan pembangunan ibukota negara baru untuk Indonesia, bukanlah satu hal yang sulit dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Kuncinya, adalah keberanian.
- Ratusan Petani Tebu Dukung Ganjar jadi Presiden 2024
- Antisipasi Kecurangan, Anggota DPRD Palembang Sarankan Pakai Sistem Pemilu Online
- Sebelum Gugat KPU, Bawaslu Buka Ruang Mediasi Bagi Partai Ummat
Baca Juga
"Membangun IKN itu sebenarnya urusan keripik (kecil) kalau presiden mau dan berani," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan, Sabtu (12/8).
Dikatakan Samuel, Indonesia sejatinya adalah negara kaya yang bisa melakukan pembangunan apapun yang diinginkan. Apalagi, hanya sekadar membangun ibu kota negara baru.
Hanya saja, lanjutnya, belakangan Presiden Jokowi nampak sibuk safari mencari investor untuk IKN Nusantara. Bagi dia, hal itu ironi karena terlalu banyak kekayaan negara yang diambil untuk memperkaya segelintir orang.
"Jadi berapa kebutuhan pembangunan IKN? Rp500 triliun? Itu kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang dicopet oleh mafia berkolusi dengan pejabat negara," ketusnya.
Kembali pada soal berani, kata Samuel lagi, hal itu menjadi salah satu kegagalan Presiden Jokowi. Di mana, banyak kebijakan negara termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, justru tidak dikelola untuk membangun rakyatnya.
"Di sinilah kegagalan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Sebab hampir semua kebijakan pemerintah selama ini tidak ada yang menguntungkan rakyat secara sistematis," pungkasnya. 
- Roy Suryo Dkk Panen Dukungan Warganet: Terus Berjuang untuk Kebenaran
- Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah
- UGM Klaim Ijazah dan Skripsi Jokowi Asli
