Reses Tahap III Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil Sumsel II (Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, Sematang Borang) di gelar halaman Masjid Al Ikhlas, Jalan Mayor Zen Rt07, Rw 02, Kelurahan Sei Selayur Palembang, Kamis (9/12).
- Sebut Antrian Operasi di RSMH Antre hingga 6 Bulan, DPRD Sumsel: Sudah Keburu Meninggal Duluan
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
Baca Juga
Reses dipimpin H Budiarto Marsul (Partai Gerindra), Muhammad Yansuri SIp (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (PKB), HM Anwar Al Syadat (PKS), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), H Nopianto (Partai Nasdem).
Menurut Nopianto proses pembangunan di Sumsel sudah terintegrasi, terkoordinasi dengan baik antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat .
"Saya berani mengatakan itu sudah berjalan, dan saya punya keyakinan pemerintah kota ditengah kondisi keuangan yang sulit sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan lobi-lobi kepemerintah pusat maupun ke pemerintah provinsi. Sehingga anggaran-anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat mengucur ke kota Palembang dalam rangka mengatasi semua permasalahan yang ada di kota Palembang, utamanya di Kelurahan Sei Selayur ini,” katanya.
Dari pertanyaan warga menurutnya banyak di dominasi persoalan pengendalian banjir. "Seperti normalisasi kolam retensi Arafuru itu, itu dana provinsi bukan dana kota dibangun oleh provinsi Sumsel yang tahun lalu kami kunjungi, kita melakukan reses seputaran itu untuk mengatasi mengendalikan banjir seputaran Arafuru," kata politisi Partai Nasdem ini.
Menurutnya salah satu untuk pengendalian banjir tersebut menurut politisi Partai Nasdem ini dengan memperbanyak tempat-tempat resapan air termasuk pembangunan kolam retensi.
"Memang perlu kita pahami bersama bahwa dua tahun ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota termasuk pusat masuk situasi Covid-19 yang berimplikasi luar biasa terkait dengan proses keuangan di daerahdana banyak dipergunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sehingga menguras biaya cukup besar dan konsekuensinya proses pembangunan terhambat dan pemerintah mencari yang mana menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan," katanya.
Sedangkan M Yansuri menyarankan agar warga dan Lurah berembuk supaya mana skala prioritas pembangunan dan tehnis di lapangan yang akan dilaksanakan.
"Misalnya pembangunan drainase didahulukan ada dak tanahnya, tanah siapa dan orang itu mau tidak jualnya, karena kalau banyak-banyak sikok dak masuk, karena untuk anggaran sekarang sudah berjalan cuma yang kecil-kecil masih bisa di anggaran perubahan bisa melalui kota, jadi warga harus kompak dulu dan diajak yang ahlinya kalau perlu panggil orang PUPR," kata politisi Partai Golkar ini. 
- Sebut Antrian Operasi di RSMH Antre hingga 6 Bulan, DPRD Sumsel: Sudah Keburu Meninggal Duluan
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
- Diguyur Hujan, Sejumlah Pemukiman di Pagar Alam Terendam Banjir
