Ketua DPR Puan Maharani meminta prajurit TNI yang hendak melakukan pemusnahan amunisi tidak boleh lagi melibatkan masyarakat sipil.
- DPR RI Gandeng BGN Edukasi Masyarakat soal Gizi Lewat Program MBG di Ogan Ilir
- DPR Desak Relokasi dan Desain Ulang Gudang Amunisi TNI Pasca Ledakan Maut di Garut
- Komisi I Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Jurudamai Konflik India-Pakistan
Baca Juga
Hal ini menyusul adanya 9 korban dari sipil dan 4 orang perwira TNI, akibat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Cibalong, Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 15 Mei 2025.
Selain itu, Puan juga meminta Komisi I segera memanggil Panglima dan jajarannya untuk meminta penjelasan.
"Dan Komisi I harus bisa memanggil panglima dan jajaran pada saat kejadian terlibat dan kemudian bertanggung jawab sehingga terjadi kejadian seperti itu,” tegasnya.
Menurut Puan, harus ada evaluasi menyeluruh atas ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
“Yang pertama jangan sampai terjadi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa itu terjadi,” demikian Puan Maharani. 
- DPR RI Gandeng BGN Edukasi Masyarakat soal Gizi Lewat Program MBG di Ogan Ilir
- DPR Desak Relokasi dan Desain Ulang Gudang Amunisi TNI Pasca Ledakan Maut di Garut
- Komisi I Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Jurudamai Konflik India-Pakistan
