Partai Nasdem Sumsel Hormati Proses Hukum Fitrianti dan Suami, Siap Berikan Bantuan Hukum kepada Kadernya

Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel Nopianto/ist
Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel Nopianto/ist

Partai Nasdem Sumatera Selatan memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Fitrianti Agustinda, dan suaminya, Dedi Siprianto, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang pada periode 2020–2023.


Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel, Nopianto, setelah penahanan keduanya oleh Kejaksaan Negeri Palembang pada Selasa malam (8/4/2025). 

Nopianto menjelaskan bahwa partai akan memberikan pendampingan hukum melalui Badan Hukum (BAHU), sebuah badan otonom di bawah Partai Nasdem yang dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada kader yang menghadapi masalah hukum.

"Partai Nasdem siap memberikan pendampingan hukum kepada kadernya jika dibutuhkan. Bantuan hukum adalah hak setiap kader yang sedang menghadapi proses hukum," ujar Nopianto pada Rabu (9/4/2025).

Meskipun memberikan bantuan hukum, Nopianto menegaskan bahwa Partai Nasdem tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menjunjung asas praduga tak bersalah. 

Ia juga menyatakan bahwa partai akan membiarkan proses hukum berjalan dan, pada saat yang tepat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Koordinator Wilayah akan mengambil langkah-langkah tegas terkait kasus ini.

Terkait dengan posisi Fitrianti Agustinda sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Palembang, Nopianto mengatakan bahwa keputusan mengenai penggantian atau penunjukan pejabat sementara akan sepenuhnya ditentukan oleh DPP. 

"DPW akan merekomendasikan nama ke DPP, namun keputusan sepenuhnya berada di tangan DPP. Bisa saja ditunjuk pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) untuk sementara," ujarnya.

Nopianto juga memastikan bahwa roda organisasi di tubuh DPD Partai Nasdem Kota Palembang tidak akan terhenti. 

"DPP dan DPW Nasdem menjamin tidak akan ada kekosongan kepemimpinan. Kami akan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada," pungkasnya.