Data-data transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang ditaksir lebih dari Rp 300 triliun diminta untuk diserahkan kepada DPR RI.
- Dianggap Tak Berikan Kontribusi Bagi Daerah, Komisi III DPRD Sumsel Minta PT SMS Dievaluasi
- Komisi III Usulkan Sukatani jadi Duta Polri Presisi
- Komisi III DPR Minta Aparat Penegak Hukum Prioritaskan Kasus Baru
Baca Juga
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa saat menggelar Rapat Kerja bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).
Desmond menuturkan, pihaknya perlu menelaah secara komprehensif data-data PPATK, serta menjadi dasar untuk penyelidikan.
“Agar ini juga bisa menjadi bahan rapat kita dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan menjaga kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum,” kata Desmond.
Politisi Gerindra ini menambahkan, jika dalam telaah DPR ditemukan ada unsur pencucian uang, maka masuk ranah kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk menyelidiki.
“Jadi, data yang ingin saya minta untuk diseriusin informasi ini. Kalau kita bicara tentang Rp 300 triliun, Rp 400 triliun, enggak mengerti kita, yang mana pencucian uangnya? Siapa pelakunya?” jelasnya.
Desmond berharap, PPATK memberikan penjelasan secara rinci mengenai temuan transaksi janggal tersebut kepada anggota dewan. Terlebih informasi besaran anggaran masih berubah-ubah. Yang awalnya disebut senilai Rp 300 triliun, kini diungkap Menko Polhukam Mahfud MD bertambah menjadi Rp 349 triliun.
“Dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban, memang tidak beres kelembagaan Ditjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti Alun Alun (Rafael Alun) itu,” demikian Desmond. 
- Komisi VIII DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel Gunakan Visa Non-Haji
- Fauzi Amro dan Charles Meikyansah Mangkir Lagi dari Panggilan KPK di Kasus Korupsi CSR BI
- Dianggap Tak Berikan Kontribusi Bagi Daerah, Komisi III DPRD Sumsel Minta PT SMS Dievaluasi
