Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi program pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai banyak tidak tepat sasaran. Sehingga, program itu disarankan oleh para Lurah hingga Kepala Desa untuk dihapuskan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan.
- Ribuan Warga OKU Terdampak Inflasi Kenaikan BBM Bakal Dapat BLT Rp200 Ribu Perbulan
- Kiai Said Aqil: Bagi-bagi BLT Sifatnya Sementara, Bukan Solusi Bagi Rakyat
- Harga BBM Naik, DPR Desak Pemerintah Mutakhirkan Data Penerima BLT
Baca Juga
Saran itu disampaikan langsung oleh ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Noeringhati, ketika melakukan reses tahap 1.
Ia mengaku sering mendapatkan usulan penghapusan BLT dari kades hingga Lurah.
"Kemarin saya datang ke beberapa kabupaten kota , banyak pak lurah , Kades mengusulkan agar BLT itu dihapuskan saja karena BLT itu tidak mendidik masyarakat dan tidak tepat sasaran dan yang utamanya data BLT itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah sehingga membuat kecemburuan sehingga mereka mengusulkan kalau memang begini lebih baik dihapuskan saja nanti diganti dengan program yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Anita saat melakukan reses tahap 1 anggota DPRD Sumsel Dapil 1 kota Palembang, di kantor Camat SU II Palembang, Selasa (7/3).
Anita menjelaskan, banyak data penerima BLT yang tidak terupdate. Sehingga, status sosial warga yang dulunya berhak menerima, kini tidak lagi harus mendapatkan karena adanya peningkatan perekonomian di keluarga masyarakat.
"Pada kenyataannya dari tahun ke tahun keluhannya masih itu itu saja, karena sebetulnya database adalah data paling dasar untuk memberikan semua bantuan kalau di kabupaten yada petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi itu juga pakai data itu, penerima bantuan BPJS juga pakai data itu dan semua data semua bantuan-bantuan pemerintah database itulah yang paling kita harapkan," katanya.
Atas permasalahan tersebut menurut Anita , perlu dicari solusi karena masyarakat memang mempunyai hak menerima bantuan itu dan harus tepat sasaran. 
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- Kembalikan Formulir ke PAN, Meli Mustika Ngaku Sudah Dipinang Bacagub Sumsel
- Dorong Pembentukan Banyuasin Timur, DPRD Sumsel Minta Segera Lengkapi Persyaratan Administrasi dan Fisik
