Seratus hari pertama kepemimpinan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), sejak dilantik pada 20 Februari 2025, diwarnai dengan berbagai gebrakan dan upaya percepatan pembangunan di berbagai sektor.
- Ratu Dewa Ikuti Panen Raya Jagung Serentak Bersama Presiden Prabowo
- Wali Kota Palembang Luncurkan Program MASUBA, Marbot Dapat Insentif Rp500 Ribu per Bulan
- Wali Kota Palembang Luncurkan 50 Titik WiFi Gratis, Sasar Pelajar hingga UMKM
Baca Juga
Selama 100 hari kerja, 75 persen dari 45 program prioritas telah terealisasi. Kota Palembang juga mencatat sejumlah prestasi seperti Juara Umum STQH XXVIII dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-14 kalinya.
Pengamat politik Sumatera Selatan dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar BB, menilai Ratu Dewa memiliki modal kuat dalam memimpin Palembang, berkat latar belakang birokrasi yang panjang dan pendidikan yang mumpuni.
“Kita lihat kinerjanya cukup mumpuni. Tapi ada baiknya juga Ratu Dewa meneladani kepemimpinan sebelumnya, seperti Eddy Santana Putra (ESP) yang sukses luar biasa meletakkan fondasi Palembang sebagai kota modern, berdaya saing tinggi, dan unggul dalam pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik,” ujar Bagindo.
Ia menilai gaya kepemimpinan ESP yang terbuka, terukur, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang bisa menjadi inspirasi RDPS dalam mewujudkan mimpi besar masyarakat Palembang.
“Tantangannya sekarang, apakah Ratu Dewa mau membuka ruang untuk belajar, berinovasi, dan berkarya dengan cara serupa,” tambahnya.
Menurut Bagindo, meskipun Palembang belum dapat disandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, namun sudah saatnya ibu kota Sumsel ini mampu menyamai kemajuan kota-kota besar di Pulau Sumatera seperti Medan, Padang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung.
“Yang jelas, harapan kita Palembang bisa melampaui kota-kota di wilayah Sumbagsel,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bagindo mendorong RDPS menggandeng akademisi, profesional, dan ahli penataan kota dengan dukungan teknologi modern, guna memastikan pembangunan tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan jati diri Palembang sebagai kota bersejarah.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, mengingatkan bahwa capaian 75 persen bukan akhir dari tugas, tetapi justru menjadi tolok ukur awal bagi konsistensi kerja ke depan.
“Capaian ini tidak mudah, tetapi jangan juga membuat terlena. Persoalan yang ada tak akan selesai hanya dengan kerja cepat, tapi juga harus disertai kerja berkelanjutan,” ujarnya.
Ade menyoroti pentingnya RDPS menjaga kesinambungan program agar tidak terjebak pada simbolisme seratus hari, namun benar-benar mampu menyelesaikan persoalan krusial seperti banjir, kemacetan, hingga pelayanan publik yang masih belum merata.
"Tentu ada persoalan yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga butuh konsistneis agar masalah tersebut tidak berulang," pungkasnya. 
- Ratu Dewa Ikuti Panen Raya Jagung Serentak Bersama Presiden Prabowo
- Wali Kota Palembang Luncurkan Program MASUBA, Marbot Dapat Insentif Rp500 Ribu per Bulan
- Wali Kota Palembang Luncurkan 50 Titik WiFi Gratis, Sasar Pelajar hingga UMKM
