Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat penurunan nilai aset sebesar 1,92 persen pada tahun anggaran 2024.
- Suasana Haru Iringi Kedatangan Kloter Pertama Jemaah Haji di Palembang
- Pertanian Terancam Sepi Penerus, Pemprov Sumsel Luncurkan Program Brigade Pangan
- Gubernur Sumsel Apresiasi Dua Anggota Polda yang Tanding di WPFG Amerika Serikat
Baca Juga
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel yang digelar pada Selasa (10/6/2025), dengan agenda penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.*
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan bahwa total aset Pemprov Sumsel tahun 2024 tercatat sebesar Rp35,26 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp35,95 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada aset lancar, yang anjlok hingga 73,31 persen menjadi Rp293,54 miliar dari Rp1,1 triliun pada tahun 2023.
“Penurunan ini harus menjadi perhatian, terutama untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah,” ujar Herman Deru.
Selain itu, nilai aset lainnya juga mengalami penurunan signifikan sebesar 48,23 persen, sementara beberapa komponen seperti investasi jangka panjang dan aset tetap mengalami kenaikan tipis. Properti investasi kini juga dipisahkan pencatatannya dari kelompok aset lainnya, dengan nilai mencapai Rp1,54 triliun.
Dalam laporan keuangan tersebut, nilai kewajiban atau utang pemerintah daerah tercatat sebesar Rp1,29 triliun. Angka ini termasuk utang belanja yang belum dibayarkan hingga akhir tahun 2024.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Sumsel berhasil mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp108,49 miliar. Gubernur Herman Deru menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi anggaran, terutama belanja yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan perluasan pelayanan lewat BUMD,” tambahnya.
Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp10,96 triliun atau 95,94 persen dari target, sedangkan belanja mencapai Rp10,9 triliun atau 93,93 persen dari anggaran. Di sisi pembiayaan, realisasi penerimaan hanya mencapai 53,51 persen dari target, sedangkan pengeluaran mendekati 100 persen.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengapresiasi penjelasan yang disampaikan Gubernur, dan menyatakan bahwa seluruh fraksi akan diberikan waktu menyusun pandangan umum terhadap Raperda tersebut.
“Rapat Paripurna hari ini kami skors dan akan dilanjutkan pada Rabu, 11 Juni 2025,” tutupnya. 
- Suasana Haru Iringi Kedatangan Kloter Pertama Jemaah Haji di Palembang
- Pertanian Terancam Sepi Penerus, Pemprov Sumsel Luncurkan Program Brigade Pangan
- Gubernur Sumsel Apresiasi Dua Anggota Polda yang Tanding di WPFG Amerika Serikat
