Pemprov Sumsel menggelontorkan dana hibah sebesar Rp378,74 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, November mendatang.
- Korupsi Dana Hibah Bawaslu OKU Timur, Terdakwa Dituntut Hukuman Berbeda
- KONI Sumsel Usulkan Rp50 Miliar untuk PON Aceh, DPRD Masih Kaji Payung Hukum
- Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel Berlanjut, Empat Saksi Dihadirkan JPU Termasuk Hendri Zainudin
Baca Juga
Dana hibah tersebut dibagi ke tiga lembaga yakni KPU Sumsel mencapai Rp 234,45 miliar, Bawaslu Sumsel sebesar Rp 72,95 miliar dan anggaran untuk pengamanan oleh TNI/Polri sebesar Rp 71,34 miliar.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengatakan, alokasi anggaran untuk KPU sumsel telah disalurkan sejak 2023. "Untuk KPU dan Bawaslu Sumsel sudah dua kali penyaluran. Pertama 40 persen, sisanya di tahun ini 60 persen," kata Fatoni saat peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Minggu (5/5) malam.
"Pemberian dana hibah diawali dengan penandatanganan NPHD pada 9 November 2023 antara Pemprov Sumsel dengan KPU dan Bawaslu, menjadi yang pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak oleh bupati/wali kota," tambahnya.
Dia mengajak, seluruh pihak mengikuti dan melaksanakan Pilkada dengan sebaik-baiknya sehingga pemilik suara menyalurkan haknya.
"Jika Pilpres lalu partisipasi masyarakat mencapai 84,82 persen dan Pileg rata-rata 84 persen, mudah-mudahan di Pilkada serentak nanti bisa lebih maksimal lagi," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, meminta pemanfaatan anggaran Pilkada dapat mengikuti pedoman tata kelola keuangan yang baik. "Pengguna anggaran dapat memastikan efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban penggunaan dana," ujar Hasyim Asy'ari.
Menurut Hasyim, dana hibah dari APBD diatur melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan diregistrasi ke APBN, sehingga secara administratif menjadi tanggung jawab KPU RI.
Namun, ia meminta agar KPU kabupaten/kota memanfaatkan dana tersebut dengan baik, karena penyelenggaraan Pilkada serentak melibatkan alokasi dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Pada tahun ini, Pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota administratif di DKI Jakarta.
Saat ini, tahapan awal melibatkan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memutakhirkan data pemilih guna menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, menegaskan bahwa pihaknya bersama Bawaslu telah memiliki pengalaman dari pemilu sebelumnya dan percaya dapat mempersiapkan Pilkada Sumsel 2024 dengan baik. Pada pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat di Sumsel telah melebihi rata-rata nasional, mencapai 83,94 persen. 
- Herman Deru Ungkap Alasan Belum Adanya Deklarasi Bersama Cik Ujang di Pilgub Sumsel
- Holda Kembalikan Formulir Pendaftaran Balongub, Berharap Dukungan PDI Perjuangan Sumsel
- Empat Calon Berebut Dukungan Nasdem di Pilgub Sumsel
