DPRD Sumsel menyarankan DPRD Muara Enim untuk membentuk panita khusus (Pansus) dan panitia seleksi (Pansel) untuk memilih Wakil Bupati Muara Enim.
- Mengawal Janji Kepala Daerah Terpilih: Edison-Sumarni Wujudkan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera
- Kembalikan Formulir Penjaringan Wakil Bupati Muara Enim, Imam Tunggu Rekomendasi Partai
- Cari Sosok Wakil, Ramlan Holdan Dekati Anak Ulama Karismatik Muara Enim Kiai Gerentam
Baca Juga
"Kita merasa sudah seharusnya pimpinan dan anggota DPRD di sana, agar bergerak cepat untuk menjadwalkan pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Mendagri. Ini sudah sangat mendesak. Belum lagi, selama tiga tahun eksekutif kosong," ujar Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar, Sabtu (30/7/2022).
Bila tidak dilaksanakan, sambung Antoni, akan menyebabkan sistem pemerintahan menjadi tidak optimal karena tidak adanya pemimpin definitif. "Ini sudah menjadi ranah dan kewenangan dari DPRD. Sehingga sudah sepatutnya saat ini dibentuk pansus dan pansel terkait hal ini,” katanya.
Terbentuknya pansus dan pansel pemilihan Wakil Bupati Muara Enim tersebut, setidaknya dapat dipersiapkan berkaitan dengan tata tertib ataupun juga mekanisme pemilihanya.
"Tidak bisa ditunda lagi sudah mendesak untuk digelar pemilihan. Jangan sampai, ini makin memperburuk situasi yang ada di Muara Enim karena sampai sekarang saja belum ada pemimpin definitifnya tersebut. Kalau ingin memperbaiki kondisi Muara Enim, maka pemilihan agar secepatnya bisa dilaksanakan," katanya.
Sementara, Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan menjelaskan, pemilihan tersebut harus segera dilaksanakan dengan merujuk pada surat Mendagri untuk dilakukan pemilihan wakil bupati tersebut. Apalagi ini juga berkaitan dengan sisa pemerintahan yang tidak lama lagi.
"Berdasarkan surat mendagri, tentunya hal ini harus jadi perhatian dan sekaligus juga pemilihan wakil bupati harus dilaksanakan secepatnya. Kenapa dilakukan pemilihan wakil bupati, sedangkan vonis Juarsah tadi sudah inkracht. Karena hingga saat ini Mendagri belum mencabut status Juarsah sebagai bupati non aktif atau mencopot jabatannya sebagai bupati," tandas dia.
- Buntut Kisruh Iuran IPL, Citra Grand City Laporkan 3 Oknum Warga ke Polda Sumsel
- Tokoh Masyarakat Dukung Langkah Tegas DPRD Muara Enim Terkait Penutupan PT RMK
- Buntut Keributan di Citra Grand City, Pihak Pengembang Ancam Laporkan Anggota DPRD Sumsel dan Warga