Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
- Gubernur Beri Penghargaan untuk 16 Atlet Berprestasi
- Tuntut Ganti Rugi Dampak Seismik 3D, Warga PALI Geruduk Kantor Pemkab dan Dewan
- 355 JCH Kloter 1 Tiba di Asrama Haji Palembang, Panitia Siapkan Fast Track Untuk Jemaah Lansia
Baca Juga
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyebut, idealnya Tanah Papua terbagi menjadi tujuh provinsi.
Namun, untuk kondisi saat ini, yang memungkinkan adalah ditambah dua provinsi lagi. Yakni Provinsi Papua Selatan dan Pegunungan Tengah sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.
"Papua idealnya ada tujuh provinsi melihat cluster berdasarkan budaya dan adat istiadat namun saya pikir dengan kondisi saat ini dua wilayah dulu (dimekarkan) yaitu di Selatan dan Pegunungan," kata Nono dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD RI 2020, di Surabaya, Minggu (22/12) malam.
Nono mengatakan, wilayah Papua dengan empat provinsi diharapkan bisa mengatur wilayahnya sehingga besaran wilayah dengan besaran persoalan bisa dikelola dengan baik.
Setelah pemekaran Papua, lanjutnya, ada daerah lain yang juga memerlukan pemekaran yaitu Kalimantan.
"Kalau Kalimantan karena daerah perbatasan, setelah Kalimantan Utara, ada Kapuas Raya yang dimekarkan dari Kalimantan Barat," ujarnya.
Dikatakan, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut.
Menurut dia, "letupan" di Papua sudah direspons pemerintah melalui tindakan pengamanan dan hukum namun itu tidak cukup karena ada permasalahan multi-dimensi yang perlu penanganan komprehensif.
"Urusan di Papua tidak hanya pengamanan dan hukum. Namun ada masalah sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan yang perlu penanganan agar tuntas," ujarnya.
Otonomi Khusus Papua akan berakhir pada 2021 sehingga perlu dievaluasi apakah diteruskan atau ada Otsus Plus untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
Dia menilai letupan di Papua berawal dari hal-hal berbau rasis sehingga ketika itu muncul maka bisa membakar tumpukan masalah yang ada di Papua.
- Banyak Proyek di Muara Enim Tidak Selesai, Dewan Minta PPK Tanggung Jawab dan Blacklist Kontraktor
- Pastikan Pelaksanaan Baik, Kapolda Sumsel Sambangi Lokasi Pertikara Nasional IV
- Resmikan Masjid Al Falah Batu Urip, Wako: Terus Budayakan Wakaf dan Sedekah
