Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang tahun 2024 semakin mengerucut seiring dukungan yang diterima oleh calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah menyatakan diri maju. Dari sederet nama tersebut, para ketua partai mendominasi ajang ini.
- Cek Keaslian Ijazah, KPU Datangi Langsung Sekolah Pasangan Calon Pilkada Palembang
- Hasil Kesehatan 3 Paslon Pilkada Palembang Memenuhi Syarat
- Fitri-Dewa Warisan Rezim, Yudha Dibayangi Orangtua, Potensi Golput di Pilkada Palembang Meningkat?
Baca Juga
Mereka yang menjadi ketua partai dan sudah menyatakan diri maju, bahkan mendapatkan dukungan, adalah Yudha Mahyuddin (Demokrat), Baharuddin (PKS), Fitrianti Agustinda (Nasdem), Muhammad Hidayat (Golkar), Prima Salam (Gerindra). Sehingga Pilkada Palembang 2024 diprediksi akan menjadi arena persaingan yang ketat dan menarik untuk diperhatikan.
Dukungan dari partai-partai besar ini, termasuk koalisi yang muncul diharapkan akan memberikan momentum signifikan bagi perjalanan politik mereka menuju kursi kepemimpinan kota Palembang. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik Bagindo Togar. "Seharusnya dengan jabatan ketua partai, mereka berani maju menjadi nomor satu (Wali Kota)," ungkapnya.
Dia menuturkan, dari peta calon muncul, hampir seluruhnya menjabat sebagai ketua partai. Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin dan Ketua DPD PKS Palembang, Baharuddin berhasil membuktikan kapabilitasnya sebagai pimpinan partai di daerah dengan berhasil memperoleh dukungan dari pusat.
Lalu, Ketua DPC Nasdem Palembang, Fitrianti Agustinda juga berhasil menunjukkan kepiawaiannya dengan memperoleh dukungan dari partainya sendiri maupun koalisi lainnya, yakni PAN dan PKB. "Para ketua partai daerah saat ini tengah menunjukkan powernya. Sehingga, peluang calon non partai untuk bisa mendapat dukungan semakin menipis," ucapnya.
Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Ketua DPC Gerindra Palembang, Prima Salam. Meskipun menjadi partai pemenang dan juga telah mendapat restu dari partainya untuk maju, Prima lebih memilih untuk menjadi wakil dari Ratu Dewa. Bagindo menilai langkah berpotensi mendapat penolakan dari kader partai lainnya.
"Beda hal antara koalisi Demokrat-PKS, kasus Prima Salam ini bisa saja menjadi blunder karena kader mungkin saja menolak. Masa ketua partai pemenang mau menjadi wakil. Justru harusnya menjadi nomor satu dan sosok non partai harus legowo menjadi yang kedua," ungkapnya.
Terlebih, Bagindo juga menilai langkah Ratu Dewa yang selama ini menanamkan opini ke masyarakat bahwa hanya dirinya yang pantas sebagai Wali Kota Palembang. Ratu Dewa ini ingin menanamkan frame ke masyarakat jika hanya dirinya yang pantas menjadi Wali Kota kedepan. Hal itu justru membuat perlawanan dari kader partai untuk menjegalnya maju melalui pendekatan secara internal.
"Prima Salam punya potensi, pengurus di DPD Gerindra Sumsel juga Ketua kota Palembang. Dengan potensi dan kader yang militan, harusnya kalau berani maju menjadi nomor satu," ungkapnya. Dengan majunya Prima menjadi calon Wali Kota, justru memberi nilai tawar bagi sisa dua partai yang belum menentukan sikap.
Sebab diketahui, saat ini tersisa hanya Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang belum menentukan keputusan, untuk memberikan kepada kadernya atau berkoalisi dengan paslon yang lebih dulu mendapatkan dukungan. "Atau untuk memenangkan pertarungan, tentu bisa memaksimalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasangan Prima-Hidayat atau sebaliknya, justru lebih kuat," ujar Bagindo. 
- Berkas Perkara Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi SMP di TPU Talang Kerikil Dilimpahkan ke Kejari Palembang
- Beraksi Seorang Diri, Spesialis Bobol Minimarket di Palembang Tertangkap
- Harga Emas Turun Rp 10.000, Ini Penyebabnya
