Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumsel dapil kota Palembang mengungkap fakta terbaru mengenai manajemen PT Jakabaring Sport City (PT JSC). Dalam reses itu, Direktur JSC Meina Paloh disebut tak paham tupoksi, selain belum maksimal mengelola kompleks olahraga kebanggaan Sumsel itu.
- KONI Sumsel Tegaskan Bakal Ganti Biaya Transportasi Atlet Tes Fisik dan Kesehatan
- Motor Pengunjung Raib Dibawa Kabur Pencuri, Dirut JSC: Pelaku Sudah Diserahkan ke Polisi
- Ganjar Pranowo Optimis Suara Sumsel akan Dukung Kemenangannya di Pilpres 2024
Baca Juga
PT JSC diketahui memiliki terus merugi sehingga, sebagai sebuah lembaga bisnis, pengelolaan yang berlangsung saat ini dianggap tidak layak. Apalagi dengan struktur perusahaan yang terbilang gemuk dengan total 203 orang karyawan. Mulai dari Direktur yang membawahi manajer kemudian membawahi pula supervisor, yang menurut dewan menjadi salah satu beban pengeluaran besar, namun tidak kunjung memberikan pemasukkan terhadap perusahaan.
Sayangnya, dalam memaparkan hal tersebut, Meina Paloh dianggap cenderung tidak paham. "Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami. Masa saya harus nuntun (dalam memberikan penjelasan). Tadi sudah saya sampaikan, (kepada Meina Paloh) jangan mempermalukan diri sendiri, apalagi dihadapan karyawan. Sebenarnya kalau beliau memang paham, tinggal menjelaskan saja," ujar Anita yang juga koordinator dapil itu.
Apa yang disampaikan Anita ini tentunya menjadi sindiran untuk Gubernur Herman Deru untuk segera melakukan evaluasi, mengingat JSC berada dibawah naungan Pemprov Sumsel. Sebab, dewan berharap JSC ini menjadi destinasi olahraga dan pariwisata (sport tourism) yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukkan daerah sekaligus menjadi kebanggaan untuk Sumsel.
"Lalu ini mereka tugasnya apa, di bawah Direktur ada Manager, di bawah Manager ada Supervisor, kan ngabisin duit untuk gaji ini. Sekarang, apa yang sudah dicapai Direktur-Direktur ini? Direktur Marketing dia bisa mendatangkan pemasukan untuk JSC sebanyak apa? Manager SDM dan Manager Keuangan apa fungsinya? Seharusnya untuk keberlangsungan JSC ini, bisa dilakukan efisiensi,” kata Anita.
Begitu juga disampaikan oleh anggota DPRD Sumsel, Kartak Sas yang menilai JSC telah banyak menyimpan permsalahan. Beberapa waktu lalu, JSC sempat didemo oleh karyawannya. Sehingga puncaknya, Kartak merelakan jika memang Meina Paloh berniat mundur karena ketidaksanggupannya dalam mengelola JSC. "Jakabaring (JSC) ini kan juga untuk kemaslahatan warga Sumsel, kenapa banyak yang diberhentikan? Kalau ibu (Meina Paloh) tidak sanggup tidak apa-apa mengundurkan diri, masih banyak orang Palembang (yang mampu mengelola JSC)," tegasnya.
Hutang KONI Sumsel Terbanyak
Kepada anggota DPRD Sumsel, Dirut PT JSC Meina Paloh mengaku jika dirinya telah berupaya maksimal dalam mengelola aset di areal JSC yang ditaksir bernilai Rp5,7 Triliun (sesuai Perda) itu.
Justru menurutnya banyak pihak yang masih berhutang kepada PT JSC seperti KONI dan Sriwijaya FC yang sampai saat ini masih belum melakukan pembayaran. "Rinciannya, pelatda KONI Rp5 miliar, Sriwijaya FC Rp1 miliar, ada juga NPC Rp1 miliar, sudah kami tagih tapi belum ada tanggapan," ungkap Meina.
Sehingga dijelaskannya, akibat hutang yang belum dibayar itulah, PT JSC membutuhkan bantuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan operasional, seperti listrik dan air di dalam kawasan tersebut. Belum lagi pada 2020 silam, JSC sempat dijadikan fasilitas isolasi bagi pasien Covid-19, yang menurut Meina tidak bisa dikutip sebagai pemasukan.
"Di 2019, kita tidak mendapat penambahan modal. Di 2020 dan 2021, 9 Miliar ditambah 15 Miliar, tapi belum full kita terima. Sedangkan pendapatan kita rata-rata perbulan Rp1,1 miliar namun pengeluarannya Rp1,5 miliar. (Pengeluaran) terbesar itu untuk listrik Rp350 juta, air Rp200 juta. Karena itu, kami mohon bantuannya,” kata Meina memelas.
Kendati demikian, untuk mencukupi defisit setiap bulan itu, Meina optimis jika di tahun yang akan datang JSC memiliki sejumlah proyeksi pemasukkan dengan memaksimalkan penggunaan aset. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pornas pada 2022 mendatang, yang menurut Meina uang sewa kegiatan tersebut bisa digunakan untuk menambah aset melalui kerjasama dengan IMI terkait rencana pembangunan sirkuit untuk Dragrace dan Slalom.
"Kegiatan pembangunan itu akan dilakukan dengan skema joint, sekaligus juga diharapkan bisa mengakomodir balap liar untuk membantu tugas kepolisian," katanya. 
- KONI Sumsel Tegaskan Bakal Ganti Biaya Transportasi Atlet Tes Fisik dan Kesehatan
- Naik Vespa Bareng Suami, Ketua DPRD Sumsel Nyoblos di TPS 20 Palembang
- DPRD Sumsel Ingatkan Sumbangan Sekolah Jangan Beratkan Siswa
