Belakangan ini muncul banyak penawaran untuk menunaikan Haji Furoda di media sosial. Agar tidak menjadi masalah, perlu pengesahan Pemerintah agar tidak terjadi kegaduhan di kemudian hari.
- Akademisi Pertanyakan Tudingan Pratikno Jadi Operator Politik Jokowi
- Mulai Panas, Mahasiswa Desak Aparat Buka Barikade Kawat Berduri
- NasDem Nilai Ketiga Kepala Daerah Ini Potensial Jadi Capres
Baca Juga
“Penawaran Haji Furoda sangat masif ditawarkan di media sosial. Agar tidak ada kegaduhan atau masalah di kemudian hari, aturan mengenai hal ini harus disahkan terlebih dahulu,” ujar Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi, Minggu (15/5).
LaNyalla berharap Pemerintah menyikapi hal itu secara serius. Terutama memperjelas proses mendapatkan visa, karena haji Furoda merupakan undangan khusus Kerajaan Arab Saudi.
“Pemerintah harus menyikapi banyaknya tawaran Haji Furoda melalui berbagai kanal media sosial. Proses mendapatkan visa dan lain-lain harus diperjelas agar tidak bermasalah saat nanti berangkat haji,” kata LaNyalla.
LaNyalla memaklumi munculnya fenomena tersebut. Karena, minat masyarakat muslim Indonesia menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Sedangkan antrean haji cukup panjang.
“Wajar ada fenomena Haji Furoda. Namun kalau ditawarkan secara masif kepada publik patut dipertanyakan juga. Dikhawatirkan akan melahirkan dugaan terjadinya bisnis gelap ibadah haji yang dilakukan oknum,” tuturnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih travel atau biro penyelenggara haji khusus untuk Haji Furoda itu. PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) atau perusahaan travel haji khusus yang memberangkatkan mempunyai kewajiban melapor kepada Menteri Agama.
“Makanya, masyarakat sebaiknya mendaftar di PIHK resmi. Artinya masyarakat harus berhati-hati apabila ingin menggunakan jasa dan membeli produk Haji Furoda ini. Jangan sampai mendaftar ke penyelenggara haji yang tidak berizin,” katanya.
Haji Furoda yaitu haji dengan visa yang diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Kemenag RI. Keberangkatan haji menggunakan visa Mujamalah atau yang lebih dikenal dengan visa Furoda itu legal.
Regulasinya tertuang di UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada Pasal 17; Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh jemaah haji. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.
Pada Pasal 18 disebutkan Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) atau perusahaan travel haji khusus.
- Relawan Giri Gesik Optimalkan Suara Pemuda untuk Dukung LaNyalla Mattalitti
- Bendera LGBT Berkibar di Kedubes Inggris, LaNyalla: Bentuk Tak Hormat pada Ranah Ketimuran
- Kesthuri Sebut Kemenag Langgar UU Kuota Haji Khusus, Ketua DPD RI Minta Menag Klarifikasi
