Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merupakan salah satu daerah terkaya di Sumsel. Namun, kekayaan sumber daya alam (SDA) baik minyak, gas dan perkebunan, yang dimiliki Muba tak mampu membuat masyarakatnya lepas dari jerat kemiskinan.
- Konsisten dengan Gerakan Pemimpin Bersih, Apriyadi Lamar Partai NasDem
- Beri Sinyal Dukungan, Gubernur Ajak Warga Muba Doakan Apriyadi Jadi Bupati Muba
- Vonis Dodi Reza Alex Diperberat MA jadi Enam Tahun
Baca Juga
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, pada tahun 2023, persentase tingkat kemiskinan di Muba mencapai angka 14,90 persen. Angka itu berada di tingkat ketiga dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel setelah Muratara dan Lahat.
Direktur Eksekutif Suara Rakyat Sriwijaya (SIRA) Rahmat Sandi mengatakan, kekayaan SDA di Muba terlihat dari besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. Di 2023, APBD Muba tembus lebih dari Rp4 triliun. "Bahkan, Muba sempat menyabet predikat sebagai kabupaten terkaya di Indonesia," kata Sandi saat dibincangi, Jumat (19/4).
Sayangnya, kekayaan itu tak cukup membuat masyarakatnya sejahtera. Sebagian masyarakat masih masuk dalam kategori miskin. Sandi mengatakan, perilaku koruptif para pejabat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sehingga, kekayaan Muba tidak terdistribusi baik kepada masyarakat.
Hal itu dapat terlihat dari rekam jejak jabatan Bupati Muba dalam satu dekade terakhir yang tak lepas dari isu korupsi. Bahkan dua bupati sebelumnya harus lengser sebelum jabatan berakhir, karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di daerah tersebut.
Pada tahun 2015, kasus OTT korupsi menyeret Bupati Muba saat itu, Pahri Azhari, beserta istri Lucianty. Kemudian, pada tahun 2022, kasus OTT korupsi kembali mengguncang Muba, yang melibatkan Bupati Dodi Reza bersama pejabat Dinas PUPR dan pihak swasta. Bahkan, menurut Sandi, nama Pj Bupati Muba saat ini, Apriyadi Mahmud sempat disebut-sebut dalam sidang gratifikasi proyek.
"Itulah mengapa Pilkada di Muba ini banyak mendapat sorotan publik. Karena rekam jejak masalah korupsi sangat membekas di ingatan masyarakat," kata Rahmat.
Lebih lanjut dia mengatakan, kedepan Muba harus dipimpin seorang sosok yang benar-benar bebas dari masalah korupsi. Hal itu menjadi kriteria mendasar dari seorang bakal calon bupati yang akan maju di Pilkada 2024 nanti.
"Harapannya tentu pada calon pemimpin yang memang memiliki integritas, sosok itu harus bebas dan tidak memiliki rekam jejak dengan masalah korupsi. Idealnya seperti itu, karena masyarakat di Muba sendiri sudah sangat paham bagaimana mereka dihadapkan dengan pemimpin yang terjerat kasus. Karena lingkaran korupsi tersebut dapat mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Muba itu sendiri," jelasnya.
Rahmat berharap, kontestasi Pilkada Muba 2024 menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muba.
"Untuk mengetahui itu, para kandidat harus menunjukan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu calon pemimpin juga harus memiliki visi dan misi yang pro rakyat dalam membangun Kabupaten Muba," ucapnya. 
- Konsisten dengan Gerakan Pemimpin Bersih, Apriyadi Lamar Partai NasDem
- Diwakili Sejumlah Tokoh, Apriyadi Mahmud Lamar Calon Bupati Muba ke Tiga Parpol
- Sandi Fahlepi, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel yang Bakal Dilantik Jadi Pj Bupati Muba
