Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang menjadi terpidana kasus korupsi suap pengadaan 16 paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Edukasi dan Diseminasi Desentralisasi Layanan Legalisasi
- PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online
- Usut Sosok yang Kembalikan Uang Rp27 M, Kejagung Datangi Kantor Maqdir Ismail
Baca Juga
Hal tersebut dibenarkan juru bicara PN Palembang Sahlan Effendi. "Kita hari ini mendapat informasi bahwa pengajuan PK yang diajukan atas nama terpidana Ahmad Yani dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung RI," katanya, Selasa (27/9).
Dia mengaku baru mendapatkan salinan petikan putusan pengajuan PK Ahmad Yani dengan nomor 712 PK/Pid.Sus/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, sehingga belum mengetahui lengkap isi ditolaknya PK tersebut.
Untuk petikan salinan putusan PK, lanjut Sahlan Effendi akan di teruskan dan informasikan relass pemberitahuan putusan PK kepada pihak pemohon terpidana Ahmad Yani serta pihak KPK RI.
Dengan ditolaknya pengajuan PK tersebut menurutnya berarti terpidana Ahmad Yani harus menjalani masa pidana selama 7 tahun penjara, serta denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu terpidana Ahmad Yani juga diganjar pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar uang pemberian suap, dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar maka diganti pidana tambahan hukuman 2 tahun penjara.
Sebelumnya terdakwa Ahmad Yani telah beberapa kali mengajukan upaya hukum atas vonis pidana 5 tahun penjara pada tingkat Pengadilan Tipikor PN Palembang namun di tolak.
Begitupula di tingkat Kasasi MA beberapa waktu lalu hakim malah memperberat vonis pidana dari 5 tahun penjara menjadi 7 tahun hukuman penjara. 
- Muara Enim Kucurkan Rp32,5 Miliar, Bangun Oprit Jembatan di Empat Petulai Dangku
- Bupati Muara Enim Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di May Day 2025
- 1 PPK dan 2 Kontraktor Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Siring di Muara Enim
